Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority (INA) tidak bernasib seperti Sovereign Wealth Fund (SWF) di Malaysia.
SWF milik negeri Jiran bernama The 1Malaysia Development Berhad (1MDB) terlibat skandal yang dinilai merugikan negara lebih dari Rp100 triliun. Kasus megakorupsi itu melibatkan mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak.
Ketua Dewan Pengawas LPI sekaligus Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa Jokowi jauh-jauh hari telah mengingatkan agar skandal 1MDB di negara tetangga tidak terjadi di Tanah Air.
“Presiden menjelaskan beliau tidak ingin terjadi 1MDB. Beliau menyampaikan kepada kita semua bahwa kita harus buktikan bahwa kita memiliki sebuah institusi investasi yaitu SWF yang ditatakelolakan dengan baik,” kata Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/2/2021).
Dia menuturkan sejak pembentukan awal Dewan Pengawas, Sri Mulyani dan Erick Thohir mencari orang yang menjanjikan dan memberikan seluruh profesionalitasnya untuk menjaga SWF Indonesia.
Baca Juga
“Titik beratnya adalah mencari orang yang menjanjikan dan memberikan keseluruhan profesionalitas mereka, reputasi mereka untuk menjaga SWF ini tidak mengalami kondisi tata kelola sehingga yang menimbulkan risiko,” katanya.
Selain itu, seluruh Dewan Pengawas juga fokus membangun tata kelola yang kredibel. Oleh sebab itu, Jokowi, kata SMI menekankan sosok Dewas dengan reputasi internasional, berkomitmen, berintegritas profesional dan tidak kompromi.
“Itu yang ditekankan waktu beliau bertemu dengan kita Dewan Pengawas,” ujarnya.
Jokowi menunjuk Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai Ketua Dewan Pengawas LPI. Dia dibantu oleh empat orang anggota dewan pengawas yaitu Menteri BUMN Erick Thohir, Haryanto Sahari, Yozua Makes dan Darwin Cyril Noerhadi. Tiga nama terakhir berasal dari kalangan profesional.
Presiden menyebutkan LPI atau INA mempunyai posisi yang sangat strategis dalam percepatan pembangunan yang berkelanjutan. Lembaga ini dinilai akan meningkatkan dan mengoptimalkan nilai aset negara dalam jangka panjang dan menyediakan alternatif pembiayaan bagi pembangunan nasional.
“Melalui keberadaan INA kita akan mengurangi kesenjangan kemampuan pendanaan domestik dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (16/2/2021).
Lembaga ini dinilai akan menjadi penarik minat para investor baik dalam maupun luar negeri agar tersedia pembiayaan yang cukup bagi program pembangunan nasional. Kendati dinilai terlambat, LPI akan mampu mengejar ketertinggalan dari negara lain.
“Walaupun lahir belakangan, tapi tidak ada kata terlambat. Saya meyakini INA mampu mengejar ketertinggalannya dan mampu memperoleh kepercayaan nasional dan internasional,” ujar Jokowi.
