Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan Indonesia termasuk negara yang sangat terlambat dalam pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia atau dikenal dengan Indonesia Investment Authority (INA).
Pasalnya, Jokowi menuturkan Indonesia tertinggal jika dibandingkan negara-negara lainnya yang telah lebih dulu memiliki SWF seperti Uni Emirat Arab, China, Norwegia, Saudi Arabia dan Qatar yang telah memiliki SWF sejak 30 atau 40 tahun yang lalu dan telah memiliki akumulasi dana yang besar untuk pembiayaan pembangunan.
"Walaupun lahir belakangan, tapi tidak ada kata terlambat. Saya meyakini INA mampu mengejar ketertinggalannya dan mampu memperoleh kepercayaan nasional dan internasional," kata Jokowi saat memperkenalkan jajaran Dewas dan Dewan Direktur SWF Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (16/2/2021).
Jokowi mengungkapkan pembentukan INA mempunyai dasar hukum yang kuat diperintah langsung oleh UU yaitu UU Cipta Kerja. Kelembagaan dan cara kerjanya juga jelas sebagaimana diatur dalam PP 74/2020.
Selain itu, INA juga dijamin menjadi institusi profesional yang dilindungi oleh UU dan menggunakan pertimbangan profesional dalam menetukan langkah-langkah kerjanya.
"INA dikelola oleh putra putri terbaik bangsa yang berpengalaman di kancah nasional internasional yang dijaring oleh panitia seleksi dibantu oleh para head hunter profesional," ujar Jokowi.
Baca Juga
Jokowi menegaskan SWF Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam percepatan pembangunan yang berkelanjutan.
INA, kata Jokowi, bertugas untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai aset negara secara jangka panjang dan menyediakan alternatif pembiayaan bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan.
"Melalui keberadaan INA kita akan mengurangi kesenjangan kemampuan pendanaan domestik dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan. INA akan menjadi trust strategis bagi para investor baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri agar tersedia pembiayaan yang cukup bagi program pembangunan khususnya program pembangunan infrastruktur nasional," ungkap Jokowi.
Berikut ini susunan lengkap Dewan Pengawas dan Dewan Direktur LPI:
Dewan Pengawas LPI:
Menteri Keuangan Sri Mulyani Ketua Dewan Pengawas
Menteri BUMN Erick Thohir Anggota Dewan Pengawas
Haryanto Sahari Anggota Dewan Pengawas
Yozua Makes Anggota Dewan Pengawas
Darwin Cyril Nurhadi Anggota Dewas
Dewan Direktur LPI:
Ridha Wirakusumah Ketua Dewan Direktur
Arief Budiman Wakil Ketua Dewan Direktur/Direktur Investasi
Stefanus Ade Hadiwidjaja Direktur Investasi
Marita Alisjahbana Direktur Risiko
Eddy Purwanto Direktur Keuangan
