Bisnis.com, JAKARTA - Kondisi akses jalan menuju lokasi food estate di Sumatra Utara dinilai masih berbahaya. Pemerintah diminta segera mengatasi kondisi tersebut.
Kondisi jalan menuju Food Estate di Humbang Hasundutan, Sumatra Utara, dinilai berbahaya saat dilalui kendaraan terutama saat musim hujan.
Oleh karena itu, perbaikan akses jalan dinilai penting segera diselesaikan.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi IV DPR Mindo Sianipar dalam keterangan resminya, Sabtu (27/3/2021).
"Sekitar bulan Agustus nanti, kami akan meninjau kembali sampai mana progres akses jalan yang dijanjikan pada September sudah ready (aman) dilalui dalam berbagai cuaca," kata Mindo.
Mindo ikut dalam tim kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI meninjau kawasan Food Estate yang terletak di Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatra Utara, Kamis (25/3/2021).
Baca Juga
Menurut dia salah satu faktor yang menarik minat masyarakat datang ke Food Estate adalah akses jalan yang sudah bagus dan aman dilalui.
Selain itu, ia meminta agar fasilitas umum lainnya seperti wastafel untuk cuci tangan, toilet umum dan tempat peristirahatan umum juga harus menjadi perhatian.
Mindo juga mengomentari pembukaan lahan baru khususnya lahan agrikultural untuk program Food Estate karena sebelumnya lahan tersebut adalah hutan belantara.
"Ini tanah masih tanah baru, jika ke depannya tanah ini diatur dengan baik, pasti akan semakin gembur tanahnya, hasilnya juga pasti akan semakin baik. Jadi ada peluang besar untuk pengembangan Food Estate khususnya agrikultural di sini," ucap Mindo.
Terkait food estate, sebelumnya Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana (PSP) mendorong intensifikasi lahan pada lokasi food estate atau lumbung pangan dengan meningkatkan kemampuan areal pertanian di lahan rawa melalui pemberian sarana produksi pertanian.
Dirjen PSP Kementerian Pertanian Sarwo Edhy dalam diskusi webinar Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertemakan “Food Estate Dukung Ketahanan Pangan” di Jakarta, Kamis (18/3), mengatakan bahwa Food Estate mendukung ketahanan pangan nasional.
"Upaya [intensifikasi lahan] ini dilakukan secara bertahap untuk optimalisasi lahan rawa supaya produksi kita meningkat," ujarnya.
Lahan rawa itu luasnya 34 juta hektare, lanjutnya, berdasarkan hasil penelitian sekitar 17 juta hektare yang bisa digunakan sebagai lahan pertanian produktif.
Menurut Sarwo Edhy pelaksanaan Food Estate didukung Kementan melalui pendekatan teknologi, sosialisasi kepada petani untuk menggunakan padi unggul bermutu bersertifikat. Hasilnya produktivitas di lahan rawa Kalteng naik dari sebelumnya 2-3 ton per hektar bisa menjadi 5 ton per ha.
Pada 2021 Kementan mencoba optimalisasi lahan rawa di Kalteng seluas 30 ribu hektare, sebelumnya pada 2019 pemerintah mengoptimalkan lahan rawa di lima provinsi yakni, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Jambi dan Lampung. Luas lahan di 5 provinsi itu ada sekitar 366 ribu ha lahan rawa untuk budi daya padi.
"Semoga ke depannya lahan Food Estate ini bisa berkembang dengan baik. Juga di NTT di Sumba Tengah, sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan pangan bagi 270 juta jiwa," ujarnya.
