Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Satu Data Indonesia Penting untuk Selamatkan Negeri, Kepala Bappenas Dorong Percepatannya

Transformasi digital yang digadang oleh pemerintah jadi angin segar sekaligus menyelamatkan negeri dari pandemi karena dapat membantu kerja secara efektif, efisien, serta tidak membatasi produktivitas di tengah perbatasan dan mobilitas.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Bisnis/Abdullah Azzam
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Bisnis/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan bahwa satu data Indonesia menjadi sangat penting di tengah pandemi Covid-19.

“Seluruh kegiatan [satu data] dilakukan untuk mendukung dan menjawab tantangan perihal penyelenggaraan data, termasuk mendukung berbagai program pemerintah yang bersifat mendesak seperti penanganan pandemi, penyediaan bantuan, dan transformasi digital,” katanya saat sambutan sosialisasi satu data secara virtual, Senin (23/3/2021).

Suharso menjelaskan bahwa satu data Indonesia juga berperan strategis dalam mendukung upaya pemerintah dalam pengembangan sektor digital dan memaksimalkan sektor produktif bagi kemajuan Tanah Air.

“Transformasi digital yang digadang oleh pemerintah jadi angin segar sekaligus menyelamatkan negeri dari pandemi karena dapat membantu kerja secara efektif, efisien, serta tidak membatasi produktivitas di tengah perbatasan dan mobilitas,” jelasnya.

Satu data, papar Suharso, mendukung informasi yang berkualitas. Dengan begitu, pemerintah dapat mewujudkan perumusan kebijakan yang berdasarkan fakta dan data.

“Oleh karena itu, percepatan satu data menjadi kunci transformasi digital untuk menyokong isu-isu strategis. Salah satu yang penting, data memegang peranan strategis sebagai perencanaan evaluasi dan pengendalian pembangunan sehingga koordinasi pengelolaan data melalui satu data Indonesia perlu digaungkan lagi ke seluruh pemangku kepentingan,” ucapnya.

Data yang tidak terintegrasi menjadi penyebab pembagian bantuan sosial pada awal pandemi tahun lalu tidak tepat sasaran. Sebelumnya, Kementerian Sosial mengakui data terpadu kesejahteraan sosial terakhir kali diperbarui secara masif pada 2015.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper