Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pimpin Integrasi Data Bansos, Bappenas Gandeng BPS hingga Telkom

Sejumlah lembaga tersebut akan tergabung dalam Forum Satu Data Indonesia. Mekanisme kerja diatur dalam Peraturan Presiden No. 39/2019 Tentang Satu Data Indonesia.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com 02 Maret 2021  |  12:31 WIB
Warga menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Balai Desa Tanjungkarang, Jati, Kudus, Jawa Tengah, Senin (18/5/2020). - Antara/Yusuf Nugroho\n
Warga menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Balai Desa Tanjungkarang, Jati, Kudus, Jawa Tengah, Senin (18/5/2020). - Antara/Yusuf Nugroho\\n

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas akan memimpin upaya integrasi Data Dana Bantuan Pemerintah atau Bantuan Sosial (Bansos) selama pandemi Covid-19.

Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat sekaligus Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Taufik Hanafi mengatakan integrasi data bansos ini akan melibatkan sejumlah mitra kerja dari kementerian/lembaga lainnya, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Dalam Negeri.

Selain itu, Badan Pusat Statistik, Badan Informasi Geospasial, Badan Siber dan Sandi Negara, dan Walidata juga akan ikut dalam integrasi ini. Sejumlah mitra kerja lain turut diajak untuk berbagi wawasan terkait praktik dan pengelolaan data terintegrasi seperti Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan PT Telkom Indonesia.

"Sejumlah lembaga tersebut akan tergabung dalam Forum Satu Data Indonesia. Mekanisme kerja diatur dalam Peraturan Presiden No. 39/2019 Tentang Satu Data Indonesia," ujar Taufik dalam siaran pers, Selasa (2/3/2021).

Hasil forum tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi anggaran melalui penyaluran dana bantuan pemerintah yang lebih akurat, mengurangi tumpang tindih kebijakan pemberian bantuan sosial, serta meningkatkan efisiensi proses pemeriksaan data penerima bantuan sosial dan pemanfaatan sistem informasi yang cepat.

Taufik menyebutkan setidaknya terdapat empat tantangan utama integrasi Data Dana Bantuan Pemerintah.

Pertama, data kurang mutakhir dan lengkap karena absennya standardisasi data. Kedua, data penerima bantuan yang masih tumpang tindih mengakibatkan minimnya akurasi dalam menentukan sasaran penerima bantuan.

"Selain itu, [ketiga] mekanisme verifikasi dan validasi data yang belum terkelola dengan baik bisa menghasilkan data yang terduplikasi," ujarnya.

Tantangan keempat, yaitu kurangnya sumber daya manusia yang kompeten untuk komputasi dan analisa data sehingga masih ditemukan data yang tidak padan.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bappenas bansos
Editor : Hadijah Alaydrus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top