Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

DPR Tanya Soal Impor Beras, Mentan: Saya Tak Ada Legal Standing

Kementerian Pertanian bakal menjalin kerja sama dengan perusahaan penggilingan untuk optimalisasi penyerapan demi mencegah jatuhnya harga di tingkat petani.
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (tengah) mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR di komplek Parlemen, Jakarta, Senin (17/2/2020)./ANTARA - Reno Esnir
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (tengah) mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR di komplek Parlemen, Jakarta, Senin (17/2/2020)./ANTARA - Reno Esnir

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo enggan berkomentar banyak soal rencana importasi 1 juta ton beras yang diberikan pemerintah kepada Perum Bulog.

Saat didesak Komisi IV DPR RI untuk menolak kebijakan impor komoditas itu di tengah panen raya, Syahrul menyatakan bahwa bukan posisinya untuk memberi sikap. 

Dia menyebutkan rencana impor 1 juta ton beras masih wacana. Dia mengaku sejauh ini belum ada keputusan pasti yang memastikan bahwa importasi beras akan terealisasi.

“Ini yang saya tahu [soal impor beras masih wacana]. Karena itu pelibatan langsung ke Kementan, dalam bentuk penolakan dan lain-lain, saya kira saya tidak ada legal standing yang ada. Saya minta maaf,” kata Syahrul di hadapan anggota parlemen saat rapat kerja, Kamis (18/3/2021).

Syahrul menjelaskan Kementerian Pertanian akan lebih fokus pada penyerapan gabah menjelang panen raya. Kementerian Pertanian dia sebut bakal menjalin kerja sama dengan perusahaan penggilingan untuk optimalisasi penyerapan demi mencegah jatuhnya harga di tingkat petani.

“Upaya untuk penyerapan gabah, saya cenderung itu. Harus didahulukan penyerapan gabah, itu yang harus dimaksimalkan oleh pemerintah, karena ini menjadi kepentingan yang sudah menunggu. Barulah selanjutnya kiranya tidak dilakukan impor saat panen raya,” lanjut dia.

Pernyataan tersebut disampaikan Syahrul di tengah pertanyaan Komisi IV DPR RI yang menanyakan sikap Kementerian Pertanian soal rencana impor 1 juta ton beras. Rapat tersebut lantas menghasilkan kesepakatan yang berisi penolakan Komisi IV DPR RI atas importasi beras.

“Komisi IV DPR RI bersepakat dengan pemerintah c.q. Kementerian Pertanian bahwa produksi beras periode Januari sampai dengan Mei tahun 2021 surplus/memenuhi konsumsi dalam negeri. Sehingga Komisi IV DPR RI menolak rencana importasi beras sebanyak 1 juta ton pada saat panen raya maupun saat stok dalam negeri melimpah," demikian poin kedua kesimpulan rapat tersebut.

Di sisi lain, hasil perhitungan Kementerian Pertanian menunjukkan stok beras nasional pada pekan kedua Maret berada di angka 6,97 juta ton yang di gudang Perum Bulog, penggilingan, pedagang, Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), dan usaha hotel, restoran, dan katering.

Stok beras pun diyakini masih surplus sampai Mei seiring dengan potensi produksi pada Maret-April yang ditaksir mencapai 9 juta ton. Data proyeksi menunjukkan neraca pada Mei bakal surplus 12,56 juta ton.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper