Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Menkeu Mau Revisi Tarif PPnBM Mobil Listrik, Jadi Berapa Persen?

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan rencana perubahan PPnBM kendaraan listrik muncul setelah pembicaraan dengan beberapa menteri kabinet.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 16 Maret 2021  |  09:49 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan rancangan APBN 2021 dalam konferensi pers virtual, Selasa (1/12/2020)  -  Foto: Kemenkeu RI
Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan rancangan APBN 2021 dalam konferensi pers virtual, Selasa (1/12/2020) - Foto: Kemenkeu RI

Bisnis.com, JAKARTA -- Peraturan Pemerintah No. 73/2019 tentang Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) akan berlaku pada Oktober 2021.

Namun, pemerintah berencana merevisi khususnya terkait mobil listrik. Perubahan tersebut memiliki dua skema.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan rencana perubahan PPnBM mobil listrik muncul setelah pembicaraan dengan beberapa menteri kabinet. Tujuannya menarik investor menanamkan modalnya di bidang kendaraan listrik.

“Itu memberi sinyal bahwa kita perlu melakukan perubahan skema tarif PPnBM pada PP No. 73/2019,” katanya saat rapat kerja dengan DPR, Senin (15/3/2021).

Berdasarkan PP No 73/2019, prinsip pengenaan pajak pada regulasi tersebut adalah semakin rendah emisi, maka semakin rendah tarif pungutan. Lebih lanjut, semakin besar kapasitas mesin maka akan membuat nilai pajak menjadi lebih tinggi.

Pada pasal 36 tertulis mobil listrik dan mobil listrik tidak baterai penuh/full battery (plug in hybrid electric vehicle/PHEV) bebas PPnBM. Dalam skema pertama, PHEV dikenakan PPnBM 5 persen. Sementara iatu, skema kedua 8 persen.

Pasal 26 tertera mobil full hybrid dikenakan 2 persen. Skema pertama perubahan yang diusulkan pemerintah sebesar 6 persen dan yang kedua 10 persen. Lalu, pada pasal 27 mobil full hybrid dikenakan 5 persen. Perubahan skema pertama 7 persen dan yang kedua 11 persen.

Skema pertama pada mobil full hybrid (pasal 28), mild hybrid (pasal 29), mild hybrid (pasal 30), dan mild hybrid (pasal 31) tidak ada perubahan, yaitu masing-masing 8 persen, 8 persen, 10 persen, dan 12 persen.

Namun, pada skema kedua terus naik secara berturut-turun yaitu 12 persen, 12 persen, 13 persen, dan 14 persen.

Menkeu mengatakan jika merujuk pada PP 73/2019 pasal 36 tarif PPnBM 0 persen, menyebabkan investor yang ingin investasi tidak cukup kompetitif dibedakan dengan full battery.  

"Mereka para investor harapkan untuk adanya perbedaan pajak antara mobil jenis full battery dengan yang masih ada hybrid, yaitu PHEV dengan yang full hybrid," ujar Sri Mulyani. 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Mobil Listrik sri mulyani Kendaraan Listrik
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top