Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memperkirakan ketersediaan bahan pangan di pasar selama periode Ramadan-Idulfitri pada April–Mei 2021 relatif aman. Persentase kegagalan pengendalian ketersediaan bahan pangan selama 10 tahun pun di bawah 2 persen.
Berdasarkan kesepakatan antara Badan Ketahanan Pangan (BKP), Kementerian Perdagangan (Kemendag), pemangku kepentingan lain, termasuk Satuan Tugas Pangan, kemungkinan gagalnya pengendalian ketersediaan bahan pangan diasumsikan kecil, yakni di angka 4 persen.
"Kesepakatan tersebut sudah dengan memperhitungkan adanya cuaca ekstrem dan gangguan-gangguan pertanaman yang lain," ujar Kepala BKP Agung Hendriadi dalam acara diskusi panel Ketersediaan dan Stabilisasi Harga Bapok, Jumat (5/3/2021).
Asumsi tersebut, sambungnya, didasarkan kepada beberapa hal, antara lain masih tersedianya stok akhir tahun lalu untuk sejumlah bahan pangan, dan telah disusunnya rencana importasi untuk bahan-bahan yang memang harus diimpor.
Misalnya untuk beras, masih tersisa stok tahun lalu sebanyak 7,3 juta ton. Selain itu, stok tahun lalu juga masih tersedia untuk jagung sebanyak 854.713 ton dan minyak goreng sebanyak 512.500 sehingga diperkirakan aman.
Adapun, komoditas bahan pangan yang masuk ke dalam rencana impor pemerintah adalah kedelai sebanyak 1 juta ton), bawang putih 257.824 ton, daging sapi/kerbau 154.398 ribu ton, dan gula pasir 646.944 ribu ton.
Baca Juga
"Namun, kami juga memonitor stok yang ada di penggilingan, pedagang, rumah tangga, dan sebagainya. Jagung juga demikian. Kemudian, kedele meskipun agak ribut, tapi kami bersama-sama dengan Kemendag telah melakukan beberapa langkah yang diharapkan cukup mengendalikan stok kedelai," jelasnya.
Kendati demikian, pemerintah bukannya tidak berhadapan dengan masalah dalam mengendalikan ketersediaan bahan pangan menjelang ramadan. Tahun lalu, cerita Agung, terjadi keterlambatan impor untuk komoditas gula pasir.
Keterlambatan impor tersebut kemudian diperparah dengan mundurnya produksi dalam negeri akibat penggilingan tidak dilakukan selama Ramadan. Hal ini tentunya menjadi PR bagi pemerintah tahun ini untuk menjaga ketersediaan bahan pangan tertentu, dengan kenaikan kebutuhan yang dinilai berkisar di level normal, yakni 20–30 persen.
