Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Bentuk Tim Kebijakan China, Biden Pasang Sikap Keras

Langkah ini menggarisbawahi bahwa pemerintahan baru ini di bawah Biden tidak akan kembali ke era konsiliasi sebelumnya.
Reni Lestari
Reni Lestari - Bisnis.com 17 Februari 2021  |  12:49 WIB
Presiden Amerika Serikat Joe Biden membahas UU Perlindungan kesehatan Affordable Care Act (Obamacare) dalam jumpa pers di Wilmington, Delaware, AS, 10 November 2020. - Antara/Reuters\r\n
Presiden Amerika Serikat Joe Biden membahas UU Perlindungan kesehatan Affordable Care Act (Obamacare) dalam jumpa pers di Wilmington, Delaware, AS, 10 November 2020. - Antara/Reuters\\r\\n

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joe Biden mengisi tim kebijakan China dengan staf yang sering mengkritik Negeri Panda tersebut di era Trump. 

Hal itu menggarisbawahi bahwa pemerintahan baru ini di bawah Biden tidak akan kembali ke era konsiliasi sebelumnya.

Di antara anggota baru tim tersebut yakni Melanie Hart, mantan rekan senior di Center for American Progress, yang akan membantu mengawasi peninjauan kebijakan administrasi Trump termasuk inisiatif ‘Jaringan Bersih’. Seperti diketahui, Trump menekan negara-negara untuk melarang Huawei Technologies Co dari jaringan telekomunikasi 5G.

Pada Oktober lalu, Hart ikut menulis laporan yang menyoroti subsidi negara yang memicu kebangkitan Huawei dan menganjurkan dukungan balasan kepada vendor dari AS dan negara-negara sekutunya.

Anggota tim lainnya juga termasuk Ely Ratner di Pentagon dan Elizabeth Rosenberg di Departemen Keuangan. Keduanya sebelumnya berada di Center for a New American Security. Dalam laporan yang ditulis bersama, Ratner dan Rosenberg menyerukan konsorsium internasional dengan Jepang dan Belanda untuk membangun semikonduktor dan mendiversifikasi rantai pasokan.

"Tantangan China, yang terlalu sering digambarkan sebagai masalah untuk masa depan, ada di sini dan sekarang," tulis kelompok itu dalam laporan yang dimandatkan oleh Kongres, dilansir Bloomberg, Selasa (17/2/2021).

Dalam laporan terpisah, Rosenberg dan Peter Harrell, yang bergabung dengan Dewan Keamanan Nasional, meminta AS untuk mengotorisasi pendanaan guna mengkompensasi upaya pemaksaan China

dan agar AS menjadi tak tergantikan dalam rantai pasokan di masa depan.

Sikap dan pandangan anggota baru tim kebijakan itu sedikit banyak akan mencerminkan pendekatan Biden terhadap China. Sebelumnya, pemerintah telah berhati-hati dalam menyusun rencana dengan mengatakan sebagian besar kebijakan dari era Trump sedang ditinjau.

Tim baru ini akan menyoroti upaya untuk bekerja dengan sekutu sebelum menghadapi China. Hal itu berbeda dengan pendekatan Trump yang seringkali emosional dan sentimental bergantung pada suasana hatinya.

“Ketika berada dalam bisnis, berselisih dengan sekutu dan bukan bekerja dengan mereka, itu menghilangkan kekuatan kami dalam berurusan dengan China,” kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam sebuah wawancara.

Sebagai tanda kebijakan potensial di masa depan, Hart telah menyerukan program pinjaman nasional melalui Bank Ekspor-Impor yang akan membentuk koalisi lembaga kredit ekspor yang bersedia mendukung vendor dari negara mitra.

Dia juga mendesak AS untuk menyediakan pembiayaan bagi negara-negara berkembang sehingga mereka dapat mengakses teknologi yang aman dan prinsip tata kelola berstandar tinggi untuk Internet yang bebas dan terbuka.

Hart akan menjadi koordinator kebijakan China yang akan melayani wakil menteri luar negeri untuk pertumbuhan ekonomi, energi, dan lingkungan, posisi yang belum terisi.

Blinken menyebut China sebagai tantangan negara-bangsa yang dihadapi AS, dan persaingan dalam teknologi diperkirakan akan menjadi inti dari kebijakan pemerintah China.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

china Donald Trump Joe Biden

Sumber : Bloomberg

Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top