Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joe Biden berusaha menggalang dukungan untuk paket bantuan virus Corona senilai US$1,9 triliun selama pertemuan bipartisan di Gedung Putih dengan walikota dan gubernur.
"Pemerintah federal memiliki peran utama untuk dimainkan di sini," kata Biden dalam pertemuan Oval Office, dilansir Bloomberg, Sabtu (13/2/2021).
Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk menyoroti bagian US$350 miliar dari undang-undang stimulus untuk pemerintah negara bagian dan lokal. Beberapa di antara pemerintah lokal itu telah mengalami penurunan pendapatan pajak yang tajam selama pandemi.
"Itu berarti menjaga polisi, petugas pemadam kebakaran, petugas kesehatan masyarakat, guru, dan pegawai negeri lainnya untuk tetap bekerja dalam memerangi virus,” kata Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki.
Psaki melanjutkan, itu berarti pemerintah harus menyalurkan bantuan ke pemerintah kota dan negara bagian terutama juga agar distribusi vaksin dilakukan lebih cepat.
Partai Republik sebagian besar telah memblokir upaya Partai Demokrat untuk memasukkan pendanaan dalam undang-undang stimulus virus Corona sebelumnya, dengan mengatakan negara-negara yang dikelola Demokrat sedang mencari bailout untuk pengeluaran yang tidak terkait dengan pandemi.
Baca Juga
Setelah pertemuan Gedung Putih, Walikota Miami Francis Suarez yang merupakan seorang Republikan mengatakan pihaknya membutuhkan bantuan ini sampai vaksinasi lebih luas.
"Saya pikir dia [Biden] akan menggunakan masukan kami untuk membuat undang-undang yang lebih baik," katanya.
Gubernur Arkansas Asa Hutchinson, seorang Republikan, mengatakan dia mendesak Biden untuk memberikan lebih banyak fleksibilitas kepada negara bagian dalam menggunakan bantuan pandemi. Dia juga mengatakan presiden harus mengurangi paket bantuan untuk memenangkan dukungan bipartisan.
"Saya benar-benar mendesaknya karena berbagai kebutuhan di negara bagian, kompromi adalah tepat," kata Hutchinson yang berpendapat bahwa total jumlah stimulus Biden terlalu besar.
Diantara yang datang dalam pertemuan itu termasuk Gubernur Michelle Lujan Grisham dari New Mexico dan Walikota Atlanta Keisha Lance Bottoms, dua orang Demokrat yang dipertimbangkan oleh tim Biden saat memeriksa calon wakil presiden, bersama dengan Gubernur Larry Hogan, seorang Republikan Maryland, dan lima walikota lainnya.
Kunjungan Andrew Cuomo dari New York ke Gedung Putih dilakukan dengan kecaman dari Partai Demokrat New York karena laporan bahwa pemerintahannya menyembunyikan data tentang kematian akibat virus corona di panti jompo.
Seorang pembantu Cuomo mengatakan kepada anggota parlemen bahwa New York menyembunyikan data untuk menghindari penyelidikan penanganan pandemi di negara bagian itu.
Partai Demokrat di DPR saat ini sedang menyusun undang-undang untuk paket bantuan Biden, dengan harapan untuk mengesahkan RUU tersebut sebelum akhir bulan dan mengirimkannya ke Senat.
Gedung Putih mengatakan langkah itu kemungkinan akan disahkan dengan menggunakan rekonsiliasi, teknik parlementer yang hanya membutuhkan suara mayoritas di Senat, melewati kebutuhan akan dukungan Republik. Biden telah mencari dukungan Partai Republik tetapi mendapat keberatan atas besaran paket bantuan.
Pejabat administrasi berpendapat bahwa partisipasi Partai Republik dalam acara-acara di Oval Office menggarisbawahi dukungan yang lebih luas untuk bantuan tersebut. Awal pekan ini, Biden bertemu dengan CEO JPMorgan Chase & Co., Kamar Dagang AS, Walmart Inc., dan Gap Inc. di Gedung Putih.
