Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan menyelesaikan 13 bendungan pada tahun ini. Adapun, Sebagian besar bendungan tersebut akan mulai diisi pada semester II/2021.
Direktur Bendungan dan Danau Kementerian PUPR Airlangga Mardjono mengatakan bahwa konstruksi sebagian bendungan yang akan rampung tersebut dimulai sejak 2015.
Dia optimistis target penyelesaian konstruksi bendungan tersebut dapat tercapai lantaran usia proses konstruksi ke-13 bendungan tersebut sudah mendekati penyelesaian akhir.
"Di awal-awal, kami menyelesaikan kendala-kendala teknis maupun administratif di lapangan, dan itu sudah berjalan bagus. Sekarang ini, kami targetkan untuk itu bisa selesai diisi pada tahun ini," ucapnya kepada Bisnis, Kamis (4/2/2021).
Menurutnya, pengisian bendungan harus dilakukan mendekati musim penghujan. Oleh karena itu, pengisian bendungan dilakukan pada semster II/2021.
Airlangga menyatakan bahwa secara total akan ada 48 paket konstruksi bendungan yang akan berjalan pada 2021. Secara terperinci, akan ada lima pembangunan bendungan baru dan 43 pembangunan bendungan yang dilanjutkan dari tahun lalu.
Baca Juga
Menurutnya, pendanaan konstruksi kelima bendungan baru pada 2021 berasal dari rupiah murni dan pinjaman.
Airlangga mencatat pendanaan bendungan yang berasal dari rupiah murni adalah Bendungan Mbay, Cibeet, Cijurei, Batu Lepek, dan Jenelata, sedangkan pendanaan konstruksi Bendungan Jenelata berasal dari pinjaman luar negeri.
"Bendungan Jenelata itu [pendanaannya berasal dari] pinjaman dari China, kalau yang lainnya rupiah murni," ucapnya.
Konstruksi mayoritas bendungan baru akan dimulai pada semester II/2021. Pada semester I/2021 hanya akan ada satu bendungan baru yang akan dimulai dibangun, yakni Bendungan Mbay.
Di samping itu, Airlangga juga akan memprioritaskan pembangunan beberapa bendungan dengan proses penyiapan lahan yang mudah.
Pembangunan Bendungan Mbay telah tertunda sekitar 1 tahun karena harus melalui proses studi land acquisition and resettlement (larap). Larap adalah kegiatan pencarian pola aksi dalam pembebasan lahan, bangunan, tanaman, dan pemindahan penduduk dengan menggunakan pendekatan partisipasi.
