Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran program pembangunan perumahan pada 2021 sebesar Rp8,093 triliun dengan prioritas Program Sejuta Rumah.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan anggaran tersebut akan digunakan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni khususnya untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di seluruh wilayah Indonesia.
"Berdasarkan rekapitulasi total, pagu anggaran perumahan 2021 adalah Rp8,093 triliun," ujatnya dalam rapat dengar pendapat Kementerian PUPR dengan Komisi V DPR RI pada Senin (1/2/2021).
Anggaran tersebut nantinya digunakan untuk melaksanakan prioritas program perumahan khususnya Program Sejuta Rumah pada 2021.
Beberapa program pembangunan yang akan dilaksanakan antara lain pembangunan rumah susun (rusun), pembangunan rumah swadaya melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) rumah umum, dan pembangunan rumah khusus (rusus) serta untuk Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan, perencanaan serta kepatuhan internal.
Berdasarkan data yang dimiliki Ditjen Perumahan, dari pagu yang ada jumlah alokasi anggaran terbesar adalah untuk pembangunan rusun. Pembangunan rusun dinilai sangat efektif untuk mendorong masyarakat untuk tinggal di hunian vertikal serta memanfaatkan lahan perumahan secara maksimal.
Baca Juga
Khalawi menuturkam salah satu tujuan program perumahan yang ingin dicapai Kementerian PUPR adalah mendorong dan meningkatkan pemenuhan rumah layak huni terutama untuk MBR.
“Tahun 2021 kami akan membangun 9.799 unit rumah susun di berbagai daerah. Jumlah alokasi anggaran pembangunan rusun Rp4,16 triliun,” tuturnya.
Ditjen Perumahan Kementerian PUPR juga akan melaksanakan pembangunan rumah swadaya dengan menyalurkan dana BSPS sebesar Rp 2,507 triliun.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk melakukan bedah rumah terhadap 114.900 unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di 33 provinsi sekaligus dukungan untuk Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta) di lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
“Dari total 114.900 unit rumah swadaya nantinya akan dibagi yaitu peningkatan kulitas rumah 114.000 unit dan 900 unit untuk membedah rumah tidak layak huni di KSPN,” ucapnya.
Lalu pembangunan bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) rumah umum sebesar Rp406 miliar untuk 40.000 unit rumah bersubsidi.
Selain itu, dialokasikan anggaran untuk pembangunan rumah khusus sebesar Rp606 miliar untuk 2.423 unit rumah. Selain itu anggaran yang ada juga digunakan untuk Setditjen, Perencanaan dan Kepatuhan Internal sebesar Rp414 miliar.
“Kami akan terus mendorong pembangunan rumah untuk masyarakat Indonesia. Program perumahan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyediakan rumah layak huni serta meningkatkan perekonomian nasional,” tutur Khalawi.
