Bisnis.com, JAKARTA – Ninja Xpress, penyedia layanan logistik last-mile, menargetkan perkembangan bisnis dan operasional melalui kemitraan bersama Ninja Point (Agen) dari berbagai wilayah Indonesia sebanyak 1.900 titik pada 2021, atau tumbuh dua kali lipat dari tahun sebelumnya.
Country Head Ninja Xpress Ignatius Eric Saputra mengatakan langkah strategis melakukan inovasi dan peningkatan layanan melalui jaringan Ninja Point yang tersedia di 100 persen di wilayah Indonesia.
Penambahan layanan ini dilakukan untuk memudahkan pengguna untuk melakukan pengiriman paket secara lebih cepat, tepat waktu, dan mudah dijangkau.
“Peningkatan peluang kemitraan Ninja Point di 100 persen wilayah Indonesia akan mendukung obsesi kami untuk selalu menghadirkan kenyamanan. Inovasi produk dan layanan ini pun menjadi bagian dari obsesi Ninja Xpress dalam mendorong kemajuan industri logistik nasional, dengan cara membuka peluang bisnis bagi mitra-mitra potensial di berbagai wilayah di Indonesia,” ujarnya melalui siaran pers, Kamis (28/1/2021).
Selain itu, solusi ini merupakan respon Ninja Xpress terhadap peningkatan volume pengiriman barang nasional, khususnya selama pandemi pada 2020.
Potensi pertumbuhan industri logistik nasional pun masih sangat besar. Menurut data dari laporan Ken Research, tren pendapatan pasar industri logistik nasional diprediksi akan meningkat hingga 2024.
Baca Juga
Dalam laporan riset yang sama, pendapatan logistik Indonesia menginjak angka US$ 220,9 miliar pada 2020 dan diprediksi akan menembus angka US$300,3 miliar pada 2024. Pendapatan tersebut termasuk angkutan barang, pergudangan, serta kurir, ekspres, dan parsel.
Disamping itu, pemerintah sudah menerbitkan Inpres No. 5/2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional (NLE). Sistem NLE ini bertujuan untuk memangkas waktu dan biaya yang disebabkan oleh persoalan sistem logistik yang lama.
Mengingat biaya logistik nasional dianggap masih lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga di Asean, pemerintah berharap sistem NLE ini dapat menurunkan biaya logistik senilai 23,5 persen dari PDB pada saat ini dan akan terus ditekan hingga menjadi 17 persen.
