Bisnis.com, JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN) meminta PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk lebih terbuka terhadap data kebutuhan gas yang digunakan untuk pembangkit listrik.
Hal itu diungkapkan oleh Direktur Utama PGN Suko Hartono saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR. Proyek konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi bahan bakar gas masih terganjal masalah keekonomian.
Adapun, penugasan itu tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM No. 13/2020 tentang Penugasan Pelaksanaan Penyediaan Pasokan dan Pembangunan Infrastruktur LNG, Serta Konversi Penggunaan BBM dengan LNG Dalam Penyediaan Tenaga Listrik, PLN mendapatkan kepastian pasokan LNG sebesar 166,98 BBTud untuk mengoperasikan 1.697 megawatt (MW) pembangkit listrik.
"Kami hari ini intensif berdiskusi dengan teman-teman PLN, kendala lebih ke komersil pemakaian pemanfaatan gas sangat jauh perlu keterbukaan teman-teman PLN," ujarnya pada Rabu (27/1/2021).
Dia mencontohkan, dari sisi teknik pihaknya satu PLTD berkapasitas 120 megawatt hanya membutuhkan alokasi gas sebesar 2 BBtud--3 BBtud. Adapun, dari jumlah itu tidak masuk dalam skala keekonomian PGN.
Suko mengatakan bahwa PLN perlu membuka data terkait dengan realisasi data penggunaan BBM. Hal itu juga akan berguna untuk PGN yang akan menyediakan infrastruktur gas dalam program konversi BBM ke LNG.
Baca Juga
"Volume perlu dilihat secara terbuka," ujarnya.
Sementara itu, Anggota DPR dari Fraksi Partai Golongan Karya Maman Abdurrahman mengatakan bahwa dalam diskusinya bersama PLN disebutkan bahwa biaya BBM berada di urutan paling atas untuk bahan bakar yang digunakan untuk pembangkit listrik.
