Bisnis.com, JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menilai dengan adanya akuisisi anak usahanya yakni PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) oleh PT MRT Jakarta dapat melemahkan kondisi keuangannya.
Direktur Keuangan PT KAI Salusra Wijaya mengatakan dari sisi landasan legal kelembagaan terkait akuisisi ini juga masih tumpang tindih antara fungsinya sebagai regulator dengan integrator. Rencana akuisisi tersebut, bahkan belum ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) setelah Presiden Joko Widodo memberikan arahannya pada rapat terbatas pada 8 Januari 2019.
Kendati memang Presiden saat itu telah mengarahkan untuk menyatukan seluruh angkutan Jabodetabek di bawah Pemerintah DKI Jakarta.
Namun, lanjutnya, dampak pengintegrasian juga menyangkut dengan kewajiban public service obligation (PSO) yang selama ini dialokasikan kepada KAI. Menurutnya PSO tidak mudah diberikan kepada sembarang perusahaan terlebih setelah KAI tak memiliki saham mayoritas.
“Adanya integrasi ini, dapat melemahkan KAI. Saat ini turunnya penumpang hingga 70–80 persen dan pada 2021 ini terancam tidak lebih baik. Sehingga jika nantinya tidak ada PSO lagi akan mengurangi kemampuan menaikkan penumpang, mencicil piutang kepada perbankan,” ujarnya, Rabu (20/1/2021).
Hilangnya dana PSO, lanjutnya, berarti turut mengeliminasi biaya tetap perusahaan. Arus kas perusahaan pun turut terganggu. Saat ini, untuk mendanai kewajiban perusahaan KAI harus mengajukan pinjaman dari 15 perbankan. Selain itu, PT KAI juga masih memiliki tanggungan yang besar untuk merawat berbagai aset yang dimiliki.
Baca Juga
"Kalau ini terjadi yang dampak PSO hilang dari KAI, ini berat buat kami," tekannya.
Dia pun menyimpulkan selama tiga proses yakni landasan legal kelembagaan, tinjauan kerangka PSO, kejelasan model bisnis merupakan kunci utamanya. Integrasi,tak dapat berlanjut sebelum tiga hal strategis tersebut dapat dilaksanakan.
