Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Industri TPT Nilai Tak Perlu Satgas Impor Jika Pemerintah Berkomitmen

Masalah impor yang terus mengancam keberlangsungan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri cukup membuat pelaku usaha memutar otak dalam menyelesaikan hal tersebut.
Ipak Ayu H Nurcaya
Ipak Ayu H Nurcaya - Bisnis.com 14 Januari 2021  |  17:47 WIB
Pedagang merapikan kain di salah satu gerai di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Selasa (8/12/2020).  - Bisnis.com/Himawan L Nugraha
Pedagang merapikan kain di salah satu gerai di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Selasa (8/12/2020). - Bisnis.com/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA — Masalah impor yang terus mengancam keberlangsungan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri cukup membuat pelaku usaha memutar otak dalam menyelesaikan hal tersebut.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan secara hitungan kasar saat ini secara hitungan kasar penetrasi produk impor ilegal bisa mencapai 30 persen termasuk impor borongan yang melewati pelabuhan besar dengan under invoice.

Sejumlah upaya dan saran pun diajukan pada pemerintah salah satunya pembentukan satgas penertiban impor bodong. Namun, pada kuartal IV/2020 Kementerian Perindustrian telah berinisiatif membuat kebijakan pengetatan rekomendasi izin impor.

"Dari sana sudah ada progres yang jika dijaga kebijakan itu maka akan menambah market dalam negeri. Tinggal komitmen ke depan dari Kemenperin dalam menjalankan hal ini dan revisi regulai Kementerian Perdagangan agar pemerintah menjadi satu visi atau tidak hanya aksi sepihak saja," katanya dalam jumpa media virtual, Kamis (14/1/2021).

Redma mengemukakan dalam jangka pendek ini, pelaku usaha juga tengah menantikan berkah momentum Lebaran pasca dalam beberapa tahun kerap tidak mendapat momentum tersebut karena kalah bersaing dengan produk impor.

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja menambahkan pihaknya juga telah mengusulkan pengetatan pemberian izin pemohon impor dengan mewajibkan lampiran tagihan listrik dan BPJS sebagai upaya minimalisir kecurangan.

"Kami juga tidak sepakat dalam nego perdagangan dengn Bangladesh di mana mereka meminta kode HS untuk garmen. Bisa dibayangkan nilai ekspor garmen Bangladesh itu US$42 miliar sedangkan kita hanya US$8 miliar kalau mereka masuk bisa-bisa kita habis," ujarnya.

Sementara, Redma mencatat pasar garmen dalam negeri juga hanya seperempat dari nilai ekspor Bangladesh saat ini atau sekitar US$10 miliar. Artinya, jika kemudahan impor diberikan maka rantai industri TPT dari hulu dan hilir akan turut mendapatkan dampaknya yang pada akhirnya akan jatuh pada 3 juta pekerja industri ini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Industri Tekstil impor produk tekstil
Editor : Fatkhul Maskur
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top