Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Ekonomi Malaysia Mustapa Mohamed berpandangan bahwa jumlah kompensasi yang perlu dibayarkan ke Singapura untuk penghentian proyek Kuala Lumpur-Singapore High Speed < Mustapa berbicara mengacu pada pernyataan Menteri Transportasi Singapura Ong Ye Kung yang mengatakan bahwa negara kota itu telah menghabiskan lebih dari S$270 juta atau sekitar Rp2,85 triliun untuk proyek tersebut, termasuk biaya untuk layanan konsultasi dan tenaga kerja. "Menteri perhubungan [Singapura] juga mengatakan kompensasi tidak akan termasuk biaya tanah dan kami tahu bahwa pemerintah Singapura telah memperoleh beberapa bidang tanah untuk melaksanakan proyek tersebut," kata Mustapa dilansir Channel News Asia, Selasa (5/1/2021). Karena itulah dia percaya bahwa biaya kompensasi akan jauh lebih rendah dari yang disebutkan. Di laman Facebook-nya kemarin, Mustapa mengatakan bahwa kompensasi bukanlah denda dan merupakan jumlah yang akan diganti oleh Malaysia untuk biaya tertentu dari proyek yang telah dikeluarkan oleh Singapura. Dia juga mengatakan bahwa jumlah kompensasi tidak akan diungkapkan. "Kami menunggu detail biayanya dari Singapura dan setelah diterima akan diteliti terlebih dahulu sebelum kami konfirmasi. Jenis klaim yang diajukan sudah disepakati," kata Pak Mustapa. Namun, besaran kompensasi tidak bisa diungkapkan karena berdasarkan perjanjian bilateral, kedua negara terikat klausul kerahasiaan. Meski begitu, pada siaran langsung malam harinya, dia memberi kepastian bahwa pemerintah akan segera mengumumkan besaran ganti rugi setelah ditetapkan. Pada 1 Januari lalu, Malaysia dan Singapura bersama-sama mengumumkan pembatalan proyek jalur rel 350 km setelah gagal mencapai kesepakatan tentang perubahan yang diusulkan hingga batas waktu 31 Desember 2020. Perjanjian bilateral untuk pengembangan proyek, yang ditandatangani dengan Singapura pada 13 Desember 2016, didasarkan pada aspirasi untuk integrasi ekonomi yang lebih erat antara kedua negara. Pembangunan HSR, yang diusulkan pada 2010 sebagai salah satu inisiatif Program Transformasi Ekonomi, ditunda hingga Mei 2020 setelah pemilihan umum ke-14 Malaysia, menyusul peninjauan atas beberapa komitmen investasi pemerintah. Kedua pemerintah kemudian menunda proyek tersebut untuk kedua kalinya hingga 31 Desember 2020. Mustapa mengatakan pemerintah Malaysia akan dapat menghemat 30 persen jika tidak menggunakan jasa perusahaan aset, AssetCo. Telah diumumkan sebelumnya bahwa AssetCo akan bertanggung jawab untuk merancang, membangun, membiayai dan memelihara semua sarana perkeretaapian, serta merancang, membangun, mendanai, mengoperasikan dan memelihara semua aset perkeretaapian seperti pekerjaan rel, listrik, persinyalan dan telekomunikasi untuk proyek HSR. "Pemerintah Malaysia telah memberikan jaminan 30 tahun kepada AssetCo sebesar 60 miliar ringgit atau sekitar 2 miliar ringgit per tahun," katanya. Dia melanjutkan jaminan tersebut berarti bahwa jika pembayaran ke AssetCo kurang dari 60 miliar ringgit, pemerintah harus membayar dengan menggunakan pendapatan lain untuk menutupi kesenjangan tersebut. Ini juga salah satu bentuk tabungan. Mustapa mengatakan dengan mempertimbangkan desain, stasiun dan aspek lain dari proyek tanpa AssetCo, perkiraan penghematan biaya secara keseluruhan adalah 30 persen, jumlah yang besar dengan perhitungan apapun. Kemarin di Parlemen, Ong mengatakan bahwa penghapusan AssetCo yang disarankan Malaysia adalah perhatian utama yang menyebabkan penghentian proyek HSR. Tender bersama sebuah perusahaan aset untuk proyek HSR diputuskan oleh MyHSR Malaysia dan SG HSR Singapura pada Desember 2017. Perusahaan aset akan diperlukan untuk memastikan kepentingan kedua negara dilindungi dan meminimalkan kemungkinan sengketa HSR di masa depan, kata Ong kepada Parlemen. Dia mencatat bahwa baik Malaysia maupun Singapura tidak memiliki pengalaman dalam menjalankan jalur kereta api berkecepatan tinggi dan karenanya telah disepakati bahwa pemain industri terbaik di kelasnya akan ditunjuk untuk bertindak sebagai perusahaan aset. Penghapusan aset perusahaan merupakan penyimpangan mendasar dari perjanjian bilateral dan tidak dapat diterima. Sedangkan Mustapa mengatakan bahwa Malaysia masih tertarik untuk melanjutkan proyek HSR, yang dipandang bermanfaat bagi perekonomian, tetapi situasi ekonomi saat ini akibat Covid-19 memaksanya untuk meninjau model implementasi. "Menurut sebuah penelitian, keuntungan ekonomi selama 50 tahun akan berjumlah sekitar 300 miliar ringgit. Manfaatnya besar, makanya kami masih giat melaksanakan proyek tersebut," ujarnya.
Baca Juga
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
