Bisnis.com, JAKARTA – Upaya sistemik harus dilakukan untuk mendorong perbaikan kondisi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tahun ini. Salah satunya adalah membangun ekosistem terintegrasi untuk mengurus dan memberdayakan UMKM.
Pembentukan ekosistem terpadu harus dilakukan, karena selama ini pemberdayaan UMKM terkesan masih dilakukan parsial oleh banyak lembaga. Melalui integrasi pemberdayaan, diharapkan tercipta pusat data terpadu mengenai UMKM yang bisa dimanfaatkan untuk optimalisasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun ini.
“Suka atau tidak, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Jika tulang punggung ini dibiarkan rapuh, fundamental perekonomian juga rentan. Karenanya harus ada upaya sistemik dengan membangun ekosistem terintegrasi dalam mengurus UMKM,” ujar Peneliti Senior INDEF Enny Sri Hartati.
Niat membangun sistem pemberdayaan UMKM yang terintegrasi sebenarnya telah dimiliki pemerintah sejak beberapa tahun lalu. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhir 2019 pernah mengutarakan keinginannya agar tercipta suatu holding untuk pemberdayaan UMKM agar lebih berdaya saing.
Pada 2020 lalu, wacana pembentukan holding untuk pemberdayaan UMKM kembali mencuat. Menteri BUMN Erick Thohir berkali-kali menyebut, dalam waktu dekat akan ada pembentukan holding pemberdayaan UMKM yang melibatkan sejumlah BUMN yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
Menurut Enny, konsolidasi BUMN untuk pemberdayaan UMKM merupakan hal baik dan bisa efektif mendorong penyelamatan UMKM pasca krisis akibat pandemi Covid-19. Integrasi BRI, PNM, dan Pegadaian juga dinilai bisa meningkatkan efisiensi ketiga perusahaan pelat merah tersebut.
Baca Juga
Selama ini, katanya, BRI hanya mampu menjangkau usaha-usaha yang bankable, padahal mayoritas usaha mikro dan ultra mikro adalah unbankable. Segmen tersebut selama ini lebih banyak digarap Pegadaian dan PNM, tetapi sumber pendanaan kedua perusahaan ini terbatas dan menyebabkan pembiayaan nasabah mikro dan ultra mikro justru harus membayar bunga yang tinggi.
"Jika kelemahan dan kelebihan tiga BUMN tersebut dikonsolidasikan, maka berpeluang terjadinya sinergi dan integrasi untuk meningkatkan efisiensi,” ujarnya.
Enny juga mengungkapkan, ke depannya pemerintah harus segera menyediakan pusat data untuk pelaku usaha mikro dan ultra mikro. Selama ini, banyak program pemerintah dinilai tidak bisa efektif berjalan karena terhambat persoalan data UMK dan Ultra Mikro yang masih terfragmentasi.
“Data usaha mikro dan ultra mikro masih sangat fragmented. Hal ini menyulitkan Pemerintah untuk menyalurkan anggaran PEN. Jika ada pendataan satu pintu, tentu akan lebih memudahkan pemerintah membangun ekosistem UMKM yang terintegrasi,” ujarnya.
Pada pertengahan Desember 2020, Menteri BUMN Erick Thohir pernah menyebut bahwa langkah pemerintah mengonsolidasikan BRI, PNM, dan Pegadaian salah satunya untuk membuat pendataan terpadu UMKM dan Ultra Mikro. Pendataan terpadu bisa menjadi jalan masuk untuk meningkatkan kelas pengusaha ultra mikro, mikro, dan kecil di Indonesia.
“Jadi kita kelihatan, yang tadinya enggak bankable, sekarang pinjamannya Rp2 juta sampai Rp10 juta, nanti kalau pinjamannya Rp20 juta sampai Rp30 juta itu dibantu Pegadaian. Kalau [pinjaman] di atas Rp50 juta BRI masuk,” tutupnya.
