Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada semua pihak terkait mulai dari menteri hingga kepala daerah untuk mengawasi penyaluran bantuan sosial kepada para penerimanya.
“Oleh sebab itu saya perintahkan kepada para menteri, gubernur agar mengawal proses penyaluran ini agar cepat, bisa tepat sasaran dan diawasi agar tidak ada potongan-potongan apapun sehingga dampak ekonomi bisa muncul dan tentu saja rakyat tidak menunggu terlalu lama,” kata Jokowi dalam acara peluncuran Bantuan Tunai Se-Indonesia 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/1/2021).
Lebih lanjut, Kepala Negara juga meminta masyarakat penerima bantuan untuk ikut mengawasi dengan memastikan bahwa bansos yang diterima tidak mengalami pemotongan.
“Supaya diingatkan kepada penerima dan tetangga-tetangga yang tidak datang, dikasih tahu kalau tidak ada potongan. karena ini dikirimkan langsung ke penerima baik lewat bank milik pemerintah maupun kantor pos,” imbuhnya.
Adapun, Jokowi juga menyampaikan bahwa pemberian bantuan tunai ini diberikan dalam beberapa tahapan. Pertama, untuk Program Keluarga Harapan (PKH) akan diberikan dalam empat tahapan yang penyalurannya dilakukan melalui bank milik negara atau Himbara.
Kemudian, Program Sembako akan disalurkan pada periode Januari-Desember 2021 dengan nilai Rp200.000 per KK setiap bulan.
Baca Juga
“Kemudian Bantuan Sosial Tunai, BST, diberikan selama empat bulan, Januari, Februari, Maret, April, nilainya Rp300 ribu per bulan per KK. Ini sudah jelas semuanya,” kata Jokowi
Dia berharap program bantuan ini dapat meringkankan keluarga terdampak pandemi Covid-19, sekaligus menjadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi nasional, mengungkit dan memeperkuat daya beli masyarakat.
Namun, Jokowi juga berpesan kepada para penerima bantuan agar memanfaatkan bantuan secara tepat.
“Kalau yang beli sembako ya beli sembako, jangan digunakan untuk beli rokok. Hati-hati nih yang bapak-bapak,” ujar Jokowi.
