Bisnis.com, JAKARTA - Presiden AS Donald Trump telah menandatangani undang-undang bantuan virus Corona dan paket belanja untuk mencegah government shutdown atau penutupan pemerintahan.
Trump awalnya menolak untuk menandatangani RUU tersebut, dengan mengatakan dia ingin memberi orang pembayaran satu kali dengan jumlah yang lebih besar.
Penundaan itu berarti jutaan orang Amerika kehilangan tunjangan pengangguran untuk sementara.
Paket bantuan senilai US$900 miliar (£665 miliar) telah disetujui oleh Kongres setelah negosiasi berbulan-bulan. Ini adalah bagian dari paket pengeluaran US$2,3 triliun yang mencakup US$1,4 triliun untuk pengeluaran normal pemerintah federal.
Seandainya, Trump tidak menandatangani RUU itu menjadi undang-undang pada tengah malam pada hari Senin (28/12/2020), penutupan sebagian pemerintah akan dimulai kecuali jika legislator meloloskan RUU sementara.
Sekitar 14 juta orang Amerika akan terpengaruh oleh jeda pembayaran tunjangan pengangguran dan pemeriksaan stimulus baru.
Baca Juga
Trump telah mendapat tekanan dari kedua sisi Kongres untuk menandatangani paket itu menjadi undang-undang.
Senator Republik Pat Toomey mengatakan presiden berisiko dikenang karena kekacauan, kesengsaraan, dan perilaku tidak menentu.
Presiden terpilih AS Joe Biden juga memperingatkan konsekuensi yang menghancurkan jika Trump terus menunda penandatanganan.
Dalam pernyataan tegas yang dipublikasikan di situs transisi pada hari Sabtu (26/12/2020), Biden menggambarkan penolakan Trump untuk menandatangani RUU tersebut sebagai bentuk pelepasan tanggung jawab.
"Ini adalah hari setelah Natal, dan jutaan keluarga tidak tahu apakah mereka akan dapat memenuhi kebutuhannya karena penolakan Presiden Donald Trump untuk menandatangani RUU bantuan ekonomi yang disetujui oleh Kongres dengan suara mayoritas yang luar biasa dan bipartisan," ujar Biden, dikutip dari BBC.
