Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Penyaluran Beras Bulog di Persimpangan, Pemerintah Harus Jelas Tentukan Arah

Kementerian Sosial di bawah Mensos Juliari Batubara sebelumnya berencana melanjutkan PKH untuk 10 juta keluarga penerima manfaat dan Program Sembako/BPNT untuk 18,5 juta KPM senilai Rp200.000/KPM/bulan pada 2021.
Iim Fathimah Timorria
Iim Fathimah Timorria - Bisnis.com 28 Desember 2020  |  20:31 WIB
Pekerja berada di gudang Bulog di Jakarta, Rabu (2/9/2020). Bisnis - Nurul Hidayat
Pekerja berada di gudang Bulog di Jakarta, Rabu (2/9/2020). Bisnis - Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA – Rencana Kementerian Sosial untuk merombak skema penyaluran bantuan sosial menimbulkan pertanyaan soal nasib penyaluran beras bagi Bulog.

Program dan penugasan dari Kementerian Sosial memang menjadi salah satu kanal terbesar penyaluran beras yang dikelola perusahaan pelat merah tersebut. 

Kepala Biro Humas Kementerian Sosial Wiwit Widiansyah mengatakan detil perubahan skema belum bisa disampaikan mengingat masih dalam tahap pembahasan. Sebelumnya, rencana perombakan ini disampaikan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang baru saja dilantik pekan lalu.

“Kami belum bisa memberi info detil karena masih dibahas. Akan kami sampaikan jika sudah ada perkembangannya,” kata Wiwit saat dikonfirmasi, Senin (28/12/2020).

Dalam rencana awal penyaluran bantuan sosial pada 2021, Kementerian Sosial di bawah Mensos Juliari Batubara sebelumnya berencana melanjutkan PKH untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Program Sembako/BPNT untuk 18,5 juta KPM dengan besaran Rp200.000/KPM/bulan.

Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat Khudori memperkirakan perubahan skema menjadi murni nontunai hanya akan memengaruhi bantuan sosial sembako yang disalurkan kepada masyarakat di Jabodetabek.

Melalui program ini, pemerintah meluncurkan bantuan senilai Rp600.000 per bulan bagi 1,9 juta warga Jabodetabek dalam bentuk sembako yang diberikan setiap dua pekan. Bulog sendiri mendapat penugasan menyiapkan beras sebanyak 25 kilogram untuk sekitar 1,3 juta penerima manfaat. 

“Kalau bantuan BPNT sebenarnya sudah nontunai, penerima hanya perlu membelanjakan di warung yang ditunjuk. Saya kira perubahan mekanisme menyasar bantuan sembako yang belum tunai seperti di Jabodetabek,” kata dia.

Melihat potensi perubahan skema ini, Khudori mengatakan Bulog harus siap menghadapi konsekuensi penyaluran yang tidak sebanyak realisasi pada 2020. Untuk mengoptimalisasi penyaluran, dia mengatakan Bulog memiliki peluang di kanal penjualan komersial.

“Sejak awal Bulog tidak didesain untuk berbisnis. Dalam hal ini pemerintah mesti jelas bagaimana kebijakan untuk Bulog ke depannya karena sekarang tidak jelas,” ujarnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Bulog bansos Stok Beras
Editor : Amanda Kusumawardhani
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top