Bisnis.com, JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengkritisi kebijakan penanganan Covid-19 pada libur panjang Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 (Nataru). Pemerintah dinilai harus menyiapkan antisipasi ledakan kasus baru Covid-19 pasca Nataru.
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menuturkan sejak awal seharusnya pemerintah tidak memberikan libur panjang bagi masyarakat. Pengalihan libur Lebaran ke akhir tahun dan berujung pemangkasan waktu libur menjadi awal karut marut antrian pada sejumlah titik pengetesan Covid-19 di simpul transportasi.
"Di luar negeri libur panjang akhir pekan saja ditiadakan, Indonesia malah dipanjang-panjangkan, 17 Agustus dan Maulid Nabi dipanjangkan, ini pun dengan begini pasca libur Nataru pasti naik kembali angka-angkanya. Harus diantisipasi terjadinya ledakan kasus Covid-19 pasca Nataru, beberapa kali momen liburan terjadi ledakan kasus, saat ini sangat kritikal sekali," jelasnya, Selasa (22/12/2020).
Menurutnya, saat ini pelayanan kesehatan sangat kritis karena hampir seluruh fasilitas pelayanan kesehatan terutama untuk Covid-19 telah penuh. Dengan demikian, jika terjadi ledakan kasus pasca Nataru, yang dikhawatirkan terjadi kolaps.
Tulus menjelaskan tingkat keterisiannya fasilitas kesehatan sudah sangat tinggi, sudah di atas 80 persen. Artinya, antisipasi lonjakan kasus pun tetap harus disiapkan terlepas keberhasilan pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) dan kebijakan baru mengenai bepergian yang dilakukan pemerintah.
"Libur 4 hari memberikan potensi kenaikan kasus pasca libur panjang akan sangat besar, ini beban tenaga kesehatan di Jakarta, di wilayah penyangga Jakarta. Ini perlu waspada betul, soal vaksin hanya suplemen saja, yang utama 3M [protokol kesehatan] ditegakkan melindungi kita," urainya.
Baca Juga
Menurutnya, walaupun jumlah pemudik atau wisatawan saat libur Nataru kali ini tidak sebanyak sebelumnya, kerinduan dan kepenatan sudah tidak dapat dibendung lagi. Dengan begitu, masyarakat yang memilih bepergian akan tetap ramai.
"Implementasi protokol kesehatan jadi pertaruhan, aparat daerah juga harus siap siaga. Jangan cuma tunggu duit [dari wisatawan], tapi siap siaga, sikap tegas dan konsisten pemerintah juga diperlukan," paparnya.
Di sisi lain, Tulus mengkritisi pemerintah bahwa antisipasi Nataru kali ini menjadi klimaks komunikasi publik yang buruk dari pemerintah dalam menangani Covid-19. "Implementasi kedodoran, masyarakat jadi korban, masyarakat harus patuh tingkat tinggi selama mudik dan atau berwisata," imbuhnya.
