Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Sulit Bahan Baku, Industri Plastik Hilir Sampaikan 2 Usulan

Industri plastik hilir sepanjang 2020 terpukul dampak pandemi Covid-19. Selain permintaan melemah, mereka kesulitan bahan baku lantaran di sektor hulu turun produktivitas. Oleh karena hal itu, mereka menyampaikan dua usulan kepada pemerintah.
Andi M. Arief
Andi M. Arief - Bisnis.com 22 Desember 2020  |  08:17 WIB
PT Dharma Poliplast yang berdiri sejak Juli 2002 memproduksi berbagai macam produk berbahan dasar plastik. Saat ini perusahaan memiliki dua lokasi yang terletak di Kawasan Industri Delta Silicon - Cikarang dan Karawaci.  - dharmap.com
PT Dharma Poliplast yang berdiri sejak Juli 2002 memproduksi berbagai macam produk berbahan dasar plastik. Saat ini perusahaan memiliki dua lokasi yang terletak di Kawasan Industri Delta Silicon - Cikarang dan Karawaci. - dharmap.com

Bisnis.com, JAKARTA - Industri plastik hilir sepanjang 2020 terpukul dampak pandemi Covid-19. Selain permintaan melemah, mereka kesulitan bahan baku lantaran di sektor hulu turun produktivitas. Oleh karena hal itu, mereka menyampaikan dua usulan kepada pemerintah.

Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) menyatakan ketersediaan bahan baku dengan harga yang kompetitif sulit ditemukan di dalam negeri. Seperti diketahui, industri hilir plastik nasional masih harus mengandalkan impor sekitar 50 persen dari total bahan baku.

"Kami tidak bisa impor dari luar [negara-negara] Asia Tenggara sehingga kami tidak bisa mendapatkan harga yang maksimal," kata Ketua Umum Aphindo Tjokro Gunawan kepada Bisnis, Senin (21/12/2020).

Maksud Tjokro dengan tidak bisa mengimpor bahan baku dari luar Asia Tenggara memiliki kaitan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 19/2009 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Produk-Produk Tertentu. Beleid tersebut mengatur bahwa bahan baku plastik yang diimpor dari luar Asia Tenggara akan dikenakan bea masuk sebesar 10 persen.

Sementara itu, bahan baku yang diimpor dari kawasan Asia Tenggara tidak dikenakan bea masuk. Tjokro menilai beleid tersebut problematik lantaran kapasitas produksi bahan baku plastik di kawasan menurun karena pandemi.

Oleh karena itu, Tjokro menyampaikan dua usulan kepada pemerintah.

Pertama, menurunkan bea masuk dalam PMK No. 19/2009 menjadi 5 persen. Tjokro menyatakan setuju harus ada perlindungan pada industri hulu plastik, namun demikian perlindungan tersebut jangan sampai mematikan industri hilir plastik.

"Kalau PMK No. 19/2009 sifatnya berlaku pada semua [komoditas], padahal harusnya dipilah-pilah. Industri lokal itu belum bisa produksi yang kami butuhkan," ucapnya.

Kedua, pemerintah agar menolkan bea masuk bahan baku plastik yang belum dapat diproduksi. Menurutnya, pabrikan hulu plastik sudah dapat memproduksi bahan baku, namun belum mencapai volume yang dibutuhkan.

Maka dari itu, Tjokro berkomitmen akan menggunakan seluruh produksi industri hulu plastik yang saat ini harganya sedikit lebih tinggi dari harga pasar. Namun demikian, Tjokro berharap agar pemerintah menaikkan bea masuk bahan baku plastik yang sama ke dalam negeri.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik (Inaplas) Fajar Budiono mengatakan kontainer yang langka ini sudah terjadi sekitar dua bulan atau sejak akhir Oktober. Untuk itu, jika sampai Februari 2021 belum terselesaikan maka dipastikan akan membawa masalah yang signifikan bagi industri.

"Ada plus minus, sekarang yang hilir biasa pakai bahan impor jadi beralih kami cukup keteteran karena seperti elektro saja utilisasi sudah di ata 100 persen, sedangkan otomotif yang masih sulit karena dari Jepang tidak bisa masuk ke sini," katanya kepada Bisnis.

Fajar mengemukakan sisi lain, industri juga ketar-ketir jika kondisi ini akan sesuai proyeksi Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) yang mengatakan akan terurai hingga Maret 2021. Pasalnya, sejumlah bahan baku aditif masih harus didatangkan dari impor.

Menurut Fajar, umumnya industri memiliki stok untuk enam bulan produksi. Namun, dengan kondisi bahan baku yang sulit saat ini pelaku usaha umumnya akan menambah stok hingga untuk 10 bulan produksi. Artinya, akan ada penambahan modal kerja yang harus dialokasikan untuk kegiatan stok tambahan tersebut.

"Secara utilisasi kami masih belum terganggu mungkin setelah Februari ke April nanti akan terasa, karena April banyak yang shutdown makanya kami masih akan lihat akan tambah parah atau seperti apa persoalan kontainer ini," ujar Fajar.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

plastik industri kemasan
Editor : Fatkhul Maskur

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top