Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah meminta kalangan developer dan perbankan untuk mendukung Program Perumahan Berbasis Komunitas.
Direktur Rumah Umum dan Komersial (RUK) Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) M. Hidayat mengatakan saat ini diperkirakan banyak komunitas masyarakat yang memiliki penghasilan non fixed income yang membutuhkan bantuan perumahan.
"Saat ini banyak komunitas di masyarakat yang masih memerlukan bantuan perumahan. Kami berharap pengembang dan perbankan bisa memberikan bantuan maupun mendukung Program Perumahan Berbasis Komunitas," ujarnya melalui keteranghan tertulis pada Rabu (16/12/2020).
Hidayat menjelaskan rumah tetap menjadi kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Namun demikian, banyak kendala yang dihadapi oleh masyarakat yang memiliki penghasilan tidak tetap untuk dapat memiliki hunian layak.
"Penghasilan masyarakat non fixed income itu memang bervariasi kadang ada tapi kadang juga sedikit. Tapi sebenarnya mereka memiliki kemampuan membeli rumah dengan membayar secara KPR. Ini target komunitas yang sedang kami sasar," ujarnya.
Menurutnya, banyak masyarakat yang lebih memilih membeli rokok daripada membeli rumah. Dia mencontohkan jika sehari masyarakat membeli rokok seharga Rp50.000,.maka selama sebulan dana yang dihabiskan cukup besar dan jika dikumpulkan yakni Rp1,5 juta.
"Padahal angsuran rumah subsidi pemerintah itu hanya sekitar Rp900.000 hingga Rp1 jutaan. Tentunya jika kita edukasi masyarakat untuk menabung untuk membeli rumah, tentu mereka bisa mampu untuk membelinya meskipun dengan cara KPR," katanya.
Untuk mendorong agar komunitas masyarakat dapat memiliki rumah, imbuh Hidayat, dirinya berharap para pengembang perumahan dan perbankan bersama pemerintah untuk mencari solusi bersama terkait permasalahan tersebut.
Hal itu dikarenakan pemerintah juga telah memiliki berbagai fasilitas pembiayaan perumahan seperti KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Uang Muka (BUM), ataupun Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).
Untuk pengembang, pemerintah juga telah melakukan intervensi dengan menyalurkan bantuan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) berupa jalan lingkungan dan saluran drainase untuk perumahan bersubsidi pemerintah.
Hal itu dilaksanakan agar pengembang juga lebih bersemangat dalam membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan tentunya lokasi yang tepat dengan lebih mendekati sarana tranportasi bisa menjadi pilihan yang tepat.
Adanya rumah bagi komunitas masyarakat kini juga menjadi sangat penting di masa pandemi Covid-19. Adanya rumah yang sehat dan nyaman meskipun ukurannya tidak terlalu besar juga membuat mereka lebih aman dan bisa menjaga pola hidup sehat.
"Kami juga sedang melaksanakan pilot project agar lebih banyak komunitas masyarakat yang bisa menyesuaikan dengan program ini. Intinya bantuan ini harus tepat sasaran sebab harga rumah akan terus naik mengingat keterbatasan lahan yang ada saat ini," ungkap Hidayat.
Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Endang Kawidjaja menerangkan perlu sosialisasi kepemilikan rumah bagi komunitas masyarakat. Hal itu penting agar pengembang dan perbankan memiliki rasa aman dalam menjalankan bisnisnya, begitu pula debitur yakni komunitas masyararakat bisa mengangsur rumah dengan baik.
