Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

YLKI: Masyarakat Sudah Siap Migrasi ke Kompor Induksi

Pemerintah tengah menyusun Grand Strategi Energi Nasional untuk menjamin ketersediaan energi nasional sepanjang 2020-2040.
Sejumlah peserta memasak menggunakan kompor induksi di halaman kantor PLN UP3 Kota Bogor, Jawa Barat, Jum'at (15/2/2019)./ANTARA-Arif Firmansyah
Sejumlah peserta memasak menggunakan kompor induksi di halaman kantor PLN UP3 Kota Bogor, Jawa Barat, Jum'at (15/2/2019)./ANTARA-Arif Firmansyah

Bisnis.com, JAKARTA – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai masyarakat Indonesia telah siap untuk bermigrasi menggunakan kompor induksi guna menekan impor LPG.

Sekretaris YLKI Agus Suyatno mengatakan proses migrasi dari kompor dengan bahan bakar LPG ke listrik tidak akan sesulit pada saat migrasi dari minyak tanah ke LPG. Pasalnya, pada saat ini masyarakat Indonesia sudah lebih terbiasa menggunakan perangkat elektronik.

“Masyarakat kita sudah familiar dengan alat masak elektronik seperti penanak nasi,” katanya kepada Bisnis, Jumat (11/12/2020).

Dia menjelaskan wacana pengalihan energi LPG ke listrik sudah mencuat sejak 2017. Menurutnya, langkah tersebut merupakan kiat yang baik dari pemerintah untuk menekan impor LPG.

Agus berpendapat pemerintah perlu menyiapkan skema yang baik seperti pengalihan subsidi yang sebelumnya dialokasikan untuk LPG ke listrik untuk meningkatkan kapasitas daya listrik rumah masyarakat menegah ke bawah agar bisa menggunakan kompor induksi.

Skema kedua adalah pemerintah bisa memberikan stimulus kepada masyarakat berupa pemberian perangkat kompor induksi.

“Tentu saja perlu ada rekayasa penggunaan kompor listrik yang hemat daya perlu dipikirkan. Tantangan pemerintah ke depan adalah memikirkan kompor listrik yang hemat energi,” ungkapnya.

Sebelumnya, pemerintah tengah menyusun Grand Strategi Energi Nasional untuk menjamin ketersediaan energi nasional sepanjang 2020-2040.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan seiring meningkatnya permintaan energi, pemerintah pun berkewajiban menyediakan energi dalam jumlah yang cukup, merata, terjangkau, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga tercapai energi yang berkeadilan.

"Strategi yang dikembangkan, antara lain meningkatkan lifting minyak, mendorong pengembangan kendaraan listrik, pengembangan dan pembangunan kilang, serta pengembangan EBT untuk mengurangi impor minyak. Sedangkan untuk mengurangi impor LPG melalui strategi penggunaan kompor listrik, pembangunan jaringan gas kota, dan pemanfaatan dimethyl ether [DME]," kata Arifin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper