Bisnis.com, JAKARTA – Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) harus bekerja dengan cara yang luar biasa agar mampu mengakselerasi akses keuangan masyarakat yang sangat penting untuk mendorong perekonomian.
Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa keberadaan TPAKD harus terus ditingkatkan agar bisa mempercepat inklusi keuangan. Presiden pun mengapresiasi kehadiran TPAKD yang terdapat di 32 provinsi dan 165 kabupaten/kota.
“Ini perlu terus ditingkatkan agar dapat menjangkau semua provinsi dan kabupaten/kota, serta mempercepat perluasan akses keuangan dan pembiayaan di daerah,” ujarnya ketika memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional TPAKD 2020 di Jakarta, Kamis (10/12/2020).
Presiden menegaskan, akses keuangan sangat penting untuk mendorong pembangunan dan ekonomi daerah, mendorong peningkatan kesejahteraan, dan taraf hidup rakyat melalui inklusi keuangan.
Kepala Negara pun mengajak semua pihak melakukan cara yang luar biasa atau extraordinary untuk mendorong inklusi dan akses keuangan.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan empat arahan penting untuk TPAKD. Pertama, lebih agresif dalam melakukan literasi keuangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan.
“Cara-cara baru dalam melakukan sosialisasi dan edukasi harus terus dilakukan melalui berbagai cara. Cara inovatif, termasuk cara seni dan budaya yang sesuai dengan karakter kekinian dan kelompok sasaran,” katanya.
Kedua, TPAKD harus lebih aktif terlibat dalam pendirian usaha, kelompok tani, kelompok usaha, terutama koperasi. Ketiga, penguatan infrastruktur percepatan akses keuangan dengan cara yang lebih agresif seperti pendirian Jamkrida, lembaga keuangan mikro, penyediaan agen bank di setiap desa hingga percepatan penerbitan obligasi daerah.
“Percepatan ini tidak mungkin dilakukan dengan cara biasa-biasa saja, harus ada terobosan-terobosan baru yang inovatif dan efisien,” ucapnya.
Keempat, lanjut Kepala Negara, tingkatkan inklusi keuangan di daerah-daerah yang masih rendah terutama untuk masyarakat kecil dan UMKM. Data yang diterima Istana, kata Jokowi, per September 2020 sebanyak 73,3% kredit bank umum ada di Pulau Jawa.
“Empat hal yang saya sampaikan di atas butuh kerja keras dengan cara inovatif, bukan rutinitas seperti biasa. Apalagi saat hadapi krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. Kita harus lakukan langkah luar biasa, cepat dan inovatif agar perekonomian lekas pulih,” imbuhnya.
Sementara itu, Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengatakan bahwa pihaknya menaruh perhatian besar pada upaya peningkatan akses dan literasi keuangan masyarakat di pelosok negeri.
Hal itu dibuktikan dengan berbagai inisiatif telah diluncurkan dan terus dikembangkan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti KUR Klaster, Jaring, Lakupandai, KUR Klaster, Bumdes Center, BWM, Simpel, KEJAR dan program keuangan inklusif lainnya.
“Dalam rangka memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, kami juga menginisiasi berbagai terobosan pengembangan ekosistem berbasis digital melalui pengembangan aplikasi, seperti KURBali, BWM Digital dan UMKMMU. Keseluruhan upaya ini dikoordinasikan Implementasinya di daerah oleh TPAKD,” katanya.
TPAKD sendiri dibentuk sebagai wujud sinergi OJK dan pemangku kepentingan di daerah untuk terus berupaya mendorong serta mensinergikan program perluasan akses keuangan di daerah, sehingga dapat mendukung pengembangan potensi sektor unggulan dan prioritas.
Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan di daerah dapat memanfaatkan TPAKD untuk mencari terobosan dalam memperluas akses keuangan agar mendukung kegiatan ekonomi yang lebih produktif dan inklusif.
“Rakornas TPAKD ini merupakan momentum untuk meningkatkan komitmen dan kepedulian seluruh pemangku kepentingan dalam menyediakan akses keuangan yang seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat, mendorong pengembangan potensi unggulan di daerah, serta menciptakan sistem keuangan inklusif di Indonesia,” ucapnya.
Dalam Rakornas TPAKD 2020 yang dihadiri oleh Menko Perekonomian, Mendagri, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia itu juga diberikan TPAKD Award kepada empat TPAKD tingkat Provinsi, empat TPAKD tingkat Kabupaten/Kota dan dua TPAKD pendatang baru, yakni :
TPAKD Tingkat Provinsi:
- TPAKD Provinsi Sulawesi Selatan - Provinsi Dengan Implementasi Pembiayaan Melalui Pola Kemitraan Terbaik;
- TPAKD Provinsi Jawa Tengah - Provinsi Dengan Inovasi Pengembangan Program Inklusi Keuangan Terbaik;
- TPAKD Provinsi Jambi - Provinsi Dengan Program Pemberdayaan UKM Terbaik; dan
- TPAKD Provinsi Sumatera Utara - Provinsi Dengan Penyediaan Akses Keuangan Terbaik.
TPAKD Tingkat Kabupaten/Kota:
- TPAKD Kota Malang - Kabupaten/Kota Dengan Inovasi Terbaik Dalam Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir;
- Kabupaten Kebumen - Kabupaten/Kota Dengan Implementasi Terbaik Dalam Program Pembiayaan Mikro Berbiaya Rendah Bagi UKM;
- Kabupaten Kerinci - Kabupaten/Kota Dengan Implementasi Program Pemberdayaan Desa Terbaik; dan
- Kabupaten Langkat - Kabupaten/Kota Dengan Penyediaan Akses Keuangan Terbaik.
TPAKD Pendatang Baru:
- TPAKD Kabupaten Kepulauan Selayar - Kabupaten/Kota Pendorong Pembiayaan Kepada Sektor Unggulan Terbaik; dan
- TPAKD Kabupaten Purbalingga - Kabupaten/Kota Pendorong Pembiayaan Kepada Sektor UKM Terbaik.
