Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah dinilai perlu melakukan realokasi anggaran kepada program perlindungan sosial untuk menekan angka kemiskinan yang diperkirakan akan semakin melonjak akibat dampak dari pandemi Covid-19.
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memperkirakan tingkat kemiskinan pada 2021 akan kembali meningkat ke level dua digit, yaitu mencapai 10,5 persen.
Menurut Ekonom Indef Bhima Yudhistira, pemerintah masih memiliki waktu di penghujung tahun ini untuk merealokasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dari pos yang penyalurannya rendah, seperti subsidi bunga dan stimulus dunia usaha, ke pos perlindungan sosial.
"Masih ada waktu untuk menggeser anggaran," katanya kepada Bisnis, Rabu (25/11/2020).
Untuk 2021, pemerintah telah menetapkan anggaran program PEN untuk pos perlindungan sosial sebesar Rp110,2 triliun.
Bhima menyoroti bahwa anggaran tersebut jauh lebih rendah 46 persen dari anggaran pada 2020, yang sebesar Rp203,9 triliun. Padahal, untuk menekan peningkatan angka kemiskinan, seharusnya pemerintah menetapkan anggaran yang sama atau lebih besar dari 2020 untuk pos perlindungan sosial.
Baca Juga
"Pemangkasan ini tidak sesuai kebutuhan mengingat tekanan ekonomi pada kelas menengah rentan miskin masih cukup besar di 2021," jelasnya.
Bhima mengutarakan, dampak pandemi Covid-19 masih akan besar di 2021, sehingga pembukaan lapangan kerja diperkirakan masih akan terbatas, dan fase pemulihan manufaktur masih membutuhkan waktu.
Hal ini harus diantisipasi pemerintah agar orang miskin baru tidak bertambah. Di samping itu, pemerintah juga dinilai perlu memperluas sasaran penerima bansos.
Fokus penyaluran bansos dalam program PEN sebelumnya hanya kepada masyarakat yang berada di kelompok pengeluaran 40 persen terbawah. Sementara itu, masyarakat yang rentan miskin jumlahnya sekitar 115 juta, yang juga membutuhkan bantuan pemerintah.
"Wacana penghilangan premium dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan menciptakan kenaikan biaya bagi kelas menengah. Bantalan fiskal mutlak ditambah," jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Ubaidi Socheh Hamidi menyampaikan bahwa bansos yang diberikan pemerintah dalam program PEN cukup efektif dalam menahan laju kemiskinan di masyarakat.
Dia memperkirakan ada sebanyak 3,43 juta orang yang terselamatkan dari kemiskinan karena program perlindungan sosial tersebut.
"Dari beberapa data yang ada dan perhitungan kita menunjukkan diperkirakan 3,43 juta orang akan terselamatkan dari kemiskinan karena program perlindungan sosial PEN ini. Jadi kalau kita lihat, program ini mampu mengerem laju kemiskinan di 2020," katanya.
Di samping itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati juga menyampaikan tingkat kemiskinan berhasil ditekan di bawah 10 persen karena adanya bantuan perlindungan sosial dari pemerintah selama masa pandemi Covid-19.
Menurutnya, tingkat kemiskinan di Indonesia akibat Covid-19 seharusnya mencapai 10,96 persen. Namun, angka ini hanya sebesar 9,69 persen.
"Ini lebih rendah 1,5 persen. Itu suatu angka yang cukup signifikan,” tegas Sri Mulyani.
Adapun pemerintah mencatat, realisasi anggaran untuk program perlindungan sosial per 18 November 2020 telah mencapai Rp193,07 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 82,4 persen dari pagu anggaran Rp234,33 triliun.
