Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi persoalan yang dilontarkan Rizal Ramli terkait utang pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan Menkeu melalui Konferensi Pers APBN KITA yang disiarkan secara virtual, Senin (23/11/2020).
Menurutnya, perihal utang sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 72/2020 tentang Perubahan atas Perpres No 54/2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020.
Dia menyebut bahwa dalam Perpres Nomor 72 terkait anggaran APBN 2020 memiliki estimasi defisit dengan pembiayaan dari SBN (surat berharga negara), pinjaman, bilateral, dan multilateral.
“Ada orang-orang hari ini yang suka bicara masalah utang, sampaikan saja bahwa di Perpres 72/2020 itu waktu anggaran APBN 2020 dengan estimasi defisit sekian itu pembiayaannya adalah dari SBN, dari pinjaman, ada yang bilateral, ada multilateral," jelas Menkeu Sri Mulyani seperti dikutip, Selasa (24/11/2020).
Karena itu, dia meminta agar tidak ada pihak-pihak yag bereaksi atau mengungkapkan pendapat seolah-olah pemerintah belum mempunyai rencana untuk menjalankan Perpres 72/2020.
Baca Juga
Menurutnya, pemerintah sudah mengungkapkan seluruh informasi terkait pengelolaan anggaran saat pandemi Covid-19, baik ke DPR RI maupun masyarakat.
Srimul mengatakan pemerintah sudah sangat transparan dengan mengumumkan jumlah defisit negara berikut dengan sumber pembinaannya.
“Jumlah defisit juga sudah disampaikan sekian. Sumber pembinaanya juga sudah kita sampaikan," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani lantas kepada Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman untuk memberikan informasi terbaru setiap minggu.
Informasi yang dimaksud terkait kondisi utang pemerintah Indonesia agar masyarakat mendapatkan data akurat dan terkini.
“Itu mungkin Pak Luky harus setiap minggu di-update kayak minum obat, Pak, supaya orang nggak lupa. Karena itu yang menjadi kadang-kadang masyarakat perlu untuk tahu, supaya mereka tidak mendapatkan informasinya dari komentar-komentar yang tidak sesuai dengan sebetulnya rencana pemerintah yang sudah sangat transparan soal hal ini,” ucapnya.
Sebelumnya, akun ekonom senior dan mantan menteri Rizal Ramli menyindir kebijakan pemerintah terkait bunga utang yang semakin mahal.
Hal itu disampaikan melalui akun Twitter pribadi @RamliRizal. Rizal bahkan menyebut pemerintahan Jokowi sebagai pengemis utang bilateral, alih-alih mengganti strategi.
“Terbitkan surat utang (bonds) bunganya semakin mahal. Untuk bayar bunga utang saja, harus ngutang lagi. Makn parah. Makanya mulai ganti strategi jadi ‘pengemis utang bilateral’ dari satu negara ke negara lain... Itupun dapatnya recehan itu yang bikin ‘shock’,” tulis akun Twitter @RamliRizal, seperti dikutip Bisnis, Selasa (24/11/2020).
