Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Perekonomian optimistis perbaikan ekonomi akan berlanjut pada penghujung 2020 dan terakselerasi pada 2021.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia saat ini berada dalam tren perbaikan dan telah keluar dari titik terendah pada kuartal II/2020.
Seperti diketahui, ekonomi Indonesia pada kuartal III/2020 masih tumbuh negatif -3,49 persen secara tahunan. Kontraksi ini mengecil jika dibandingkan dengan kuartal II/2020 yang tercatat -5,32 persen secara tahunan.
Iskandar mengutarakan, belanja pemerintah dalam hal ini memiliki peranan yang penting dalam menahan kontraksi ekonomi, terlihat dari konsumsi pemerintah pada kuartal III/2020 yang meningkat signifikan, tumbuh 9,8 persen secara tahunan.
"Pemerintah tetap konsisten menangani dampak dari pandemi Covid-19 melalui berbagai langkah," katanya dalam acara Indonesia Economic Forum, Selasa (24/11/2020).
Dia memaparkan strategi yang dilakukan pemerintah adalah menyeimbangkan antara sisi kesehatan dan ekonomi, di satu sisi penanganan Covid-19 tetap dilakukan dan di sisi lainnya melalui pembukaan berbagai kegiatan ekonomi.
Baca Juga
Ketersediaan vaksin kata Iskandar akan menjadi prioritas pemerintah pada akhir 2020 dan di 2021. Keberadaan vaksin diharapkan bisa menghentikan pandemi Covid-19 dan bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Untuk pemulihan jangka pendek, pemerintah telah mengalokasikan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp695,2 triliun pada 2020 dan Rp372,1 triliun pada 2021.
"Dalam jangka pendek, strategi pemerintah adalah memitigasi dampak dari Covid-19, terutama di untuk perlindungan sosial, memulihkan kepercayaan masyarakat untuk kembali belanja, dan meningkatkan permintaan," jelasnya.
Sementara di sisi dunia usaha, pemerintah memberikan berbagai insentif fiskal untuk menjaga keberlangsungan kegiatan dunia usaha selama masa pandemi ini.
Untuk jangka panjang, pemerintah akan melanjutkan reformasi struktural. Untuk itu, anggaran pemerintah pada 2021 selain ditetapkan untuk mendorong akselerasi pemulihan ekonomi, juga untuk memperkuat reformasi.
Strategi kebijakan tersebut terfokus pada sektor pendidian, perlindungan sosial, infrastruktur, kesehatan, ketahanan pangan, serta informasi, komunikasi, dan teknologi.
Di samping itu, Iskandar menyampaikan, pemerintah juga akan mendorong pemulihan ekonomi melalui UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja ini diyakini akan meningkatkan daya saing, mendiptakan lapangan kerja, dan meningkatkan iklim investasi dan bisnis.