Bisnis.com, JAKARTA - Penarikan utang pemerintah terus berlanjut. Tidak hanya menerbitkan surat utang, pemerintah diketahui telah mengantongi berbagai pinjaman dari pemerintah Jerman, Australia dan Jepang dalam sebulan terakhir.
Adapun, total utang bilateral dari ketiga negara tersebut telah mencapai Rp31,45 triliun. Di luar itu, pemerintah per September 2020 telah membukukan utang sebesar Rp5.756,87 triliun atau rasionya sebesar 36,41 persen terhadap PDB.
Jelas kondisi ini menuai kritik dari banyak pihak. Salah satunya dari mantan menteri bidang kemaritiman Rizal Ramli yang telah menjadi pengkritik setia pengelolan fiskal.
"Mas @jokowi, mau dibawa kemana RI ? Surat utang bunganya semakin mahal. Untuk bayar bunga utang saja, harus ngutang lagi. Makin parah. Makanya mulai ganti strategi jadi “pengemis utang bilateral” dari satu negara ke negara lain,, itupun dapatnya recehan Grinning face itu yg bikin ‘shock’," tulis Rizal dalam akun Twitter miliknya, minggu lalu (20/11/2020).
Dalam konferensi pers APBN Kita, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjawab kritik soal utang ini. Dia menegaskan pengelolaan utang pemerintah telah diatur dalam sebuah peraturan, yakni Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan dan Postur APBN.
"Ada orang hari-hari ini suka bicara masalah utang, sampaikan saja bahwa di Perpres 72 waktu anggaran APBN 2020 dengan estimasi defisit sekian, itu pembiayaannya adalah dari SBN, pinjaman, ada yang bilateral maupun multilateral," kata Sri Mulyani.
Baca Juga
Menurutnya, pemerintah telah menyampaikan dengan jelas terkait jumlah defisit anggaran, serta sumber pembiayaannya, baik dari SBN, skema burden sharing dengan Bank Indonesia, pinjaman multilateral pinjaman dan bilateral.
"Jadi waktu kita sedang menjalankan Perpres jangan muncul reaksi-reaksi seolah-olah kita seperti orang yang belum punya rencana," sambungnya.
Dia menegaskan tingkat utang tingkat utang dari negara-negara di dunia juga mengalami kenaikan akibat pandemi Covid-19.
Menurutnya, negara-negara G20 yang masuk dalam kategori negara maju, memiliki tingkat utangnya mencapai 130 persen dari kondisi normal yang biasanya 100 persen. Sementara itu, negara berkembang yang biasanya rasio utang di kisaran 50 persen, meningkat menjadi di kisaran 60 persen hingga 70 persen.
Namun, jika dibandingkan dengan negara lain, jumlah utang Indonesia masih lebih rendah. Kendati rendah sekalipun, Sri Mulyani mengatakan pemerintah tetap waspada supaya ekonomi tetap membaik dan kondisi fiskal tetap terjaga.
Mendengar kritik yang terus mengalir, Sri Mulyani meminta anak buahnya Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman untuk memberikan update soal pembiayaan dan utang.
"Pak Luky harus setiap minggu di-update supaya orang engga lupa," ujarnya.
Mas @jokowi, mau dibawa kemana RI ? Surat utang bunganya semakin mahal. Untuk bayar bunga utang saja, harus ngutang lagi. Makin parah. Makanya mulai ganti strategi jadi “pengemis utang bilateral” dari satu negara ke negara lain,, itupun dapatnya recehan ? itu yg bikin ‘shock’
— Dr. Rizal Ramli (@RamliRizal) November 20, 2020
Sebelumnya, Ekonom Indef Bhima Yudhistira pernah mengungkapkan jumlah utang yang menggunung menyebabkan beban yang berat. Dia menghitung jika utang pemerintah saat ini mencapai kisaran Rp5.500 triliun dan dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270 juta penduduk, maka beban utang dibagi rata bisa mencapai Rp20,5 juta per penduduk.
"warga negara Indonesia, itu secara otomatis dia menanggung Rp 20,5 juta per kepala," kata Bhima.
Di tengah gelombang kritik soal utang ini, teringat cuitan Fadjroel Rahman pada 2014. Saat masa transisi pemerintahan SBY ke Jokowi, Fadjroel sempat menyerukan di Twitter bahwa Indonesia harus mengawal Presiden Jokowi untuk tidak berutang secara ugal-ugalan.
"Ayo Indonesia, kita kawal Presiden Jokowi untuk tidak menyelenggarakan negara menggunakan utang. Cukup SBY utang ugal-ugalan," tulisnya. Saat ini, kritikan Fadjroel tak lagi muncul. Ya, Fadjroel sudah menjabat menjadi Juru Bicara Presiden.
Ekonom senior Indef Didik J Rachbini pernah membandingkan penerbitan surat utang di era Jokowi dan SBY. "Jumlah penerbitan utang zaman presiden Jokowi tiga kali lipat. Utang tersebut 300 persen dari total SBY," ujarnya.
Ngeri-ngeri sedap melihat jejeran angka utang Indonesia. Saat ini, mungkin kita bisa sama-sama menyalahkan pandemi sebagai penyebab utang meningkat.
Namun ketimbang fokus terhadap rencana berutang, lebih baik menjawab kritik dengan rencana strategis yang comprehensive untuk menekan tingkat utang. Asal jangan gali lobang, tutup lobang atau utang dibayar dengan utang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
