Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha minyak dan gas bumi menilai perlu adanya insentif yang lebih besar dan radikal untuk mewujudkan target produksi minyak siap jual atau lifting 1 juta barel per hari pada 2030.
Direktur Eksekutif Indonesian Petroleum Association (IPA) Marjolijn Wajong menilai bahwa target tersebut tidak mudah untuk dicapai karena membutuhkan usaha yang luar biasa sulit.
"Ini sungguh target yang tidak mudah. Saya mengatakan demikian agar kita mengenali tingkat kesulitan dan usahanya untuk mengatasinya. Itu luar biasa susah," ujar Marjolijn dalam diskusi daring Road to 1 Million BOPD and 12 BSCFD Gas in 2030, Jumat (20/11/2020).
Selain pekerjaan rutin yang dilakukan pada lapangan yang telah berproduksi, ada tiga hal lain yang perlu dilakukan untuk menuju produksi 1 juta barel per hari (bph).
Pertama, meningkatkan reserves to production atau cadangan menjadi produksi. Menurutnya, upaya ini membutuhkan keekonomian yang besar dan insentif yang ada saat ini belum mampu untuk mencapai keekonomian tersebut.
"Reserves to production, 2030 itu merupakan 70 persen—80 persen produksi dari situ. Ini terdiri atas lapangan-lapangan marginal atau sangat marginal yang harus dibuat jadi produksi. Ada di existing area, tapi dia marginal. Kenapa selama ini tidak dikembangkan karena membutuhkan keekonomian yang besar, yang tidak dapat di-handle oleh insentif saat ini," kata Marjolijn.
Baca Juga
Kedua, mengimplementasikan enhance oil recovery (EOR). Selain masalah teknis, upaya ini juga menghadapi tantangan terkait dengan keekonomian.
Ketiga, eksplorasi. Untuk melakukan eksplorasi juga dibutuhkan keekonomian yang besar karena cekungan-cekungan migas yang belum dieksplorasi memiliki karakteristik area yang lebih sulit.
Belum lagi, kata Marjolijn, pandemi Covid-19 telah membuat harga minyak turun sehingga investor migas global memangkas anggaran untuk kegiatan eksplorasi sekitar 25 persen—30 persen.
Oleh karena itu, diperlukan insentif fiskal yang lebih besar agar proyek migas di Indonesia memiliki prospek dan fiskal yang bagus sehingga dana investor global yang terbatas tersebut dapat masuk ke Indonesia.
"Untuk 1 juta barel memerlukan insentif yang lebih besar dari yang tersedia supaya kita bisa rebut uang yang terbatas itu untuk bisa melakukan aktivitas migas di Indonesia," ujarnya.
Marjolijn menyebutkan bahwa insentif radikal yang dimaksud, antara lain meniadakan pajak tidak langsung selama masa kontrak agar dapat memberi kepastian bagi kontraktor, konsolidasi pajak, dan biddable split untuk wilayah kerja migas yang akan dilelang.
"Sepuluh tahun itu pendek, mepet. Apakah bisa pemerintah dengan cepat mengeluarkan paket-paket insentif baru yang mampu menaikkan keekonomian proyek? Untuk membuat peraturan memang benar harus hati-hati, membutuhkan sinergi antarkementerian, tapi waktu kita enggak banyak lo. Kalau kita masih panjang cerita, berkonsep terus, hanya berbicara, 1 tahun lewat. Artinya, target 2030 tidak tercapai," katanya.
Direktur Penelitian Asia Pasifik Wood Mackenzie, Andrew Harwood, mengatakan perlu upaya lebih agar Indonesia dapat lebih kompetitif. Andrew menilai Pemerintah Indonesia memang telah memberikan sejumlah terobosan seperti fleksibilitas skema kontrak.
"Pemberian insentif diharapkan tidak berhenti sampai di situ saja. Pasalnya, negara-negara lain terus melakukan pengembangan perbaikan iklim investasi," kata Andrew dalam FGD Ekonomi dan Keuangan 2020 bertema Strategic Collaborative Synergy and Effective Fiscal Terms yang diadakan secara daring di Jakarta baru-baru ini.
Menurut Andrew, nilai fiscal attractiveness Indonesia berada jauh di bawah Malaysia, tapi masih di atas Irak dan Brasil. Hanya saja, Irak dan Brasil lebih menarik bagi investor dibanding Indonesia. Akumulasi prospek migas disebut Andrew sebagai salah satu faktor yang turut memengaruhi ketertarikan investor, selain fiscal term yang berlaku.
“Pada 2010, Brasil menjadi tempat investasi favorit dan ini menarik bagi investor berskala besar. Begitu pula dengan Irak. Meski kebijakan fiskal yang berlaku tidak begitu baik, prospek migas di Irak terbilang bagus,” kata Andrew.
Pola pikir investor saat ini tidak hanya fokus pada upaya peningkatan produksi migas. Tren tersebut perlahan berubah karena perusahaan migas mulai melihat segi pendapatan yang bisa dihasilkan dari produksi migas. Melihat kondisi tersebut, Andrew menilai, pemerintah perlu memperhatikan sejumlah aspek lain, seperti split migas, daya tarik subsurface, serta penyediaan bagi hasil yang menarik untuk investor.
“Investor berpandangan, kerugian di suatu blok bisa diimbangi dengan produksi dari blok lain. Hal ini yang tidak ada di Indonesia sehingga perusahaan sulit membuat basis di Indonesia,” kata Andrew.
Selain itu, lanjutnya, pemerintah harus memperhatikan regulasi lain, terutama terkait persoalan perizinan yang selama ini dianggap menjadi hambatan karena berbelit-belit. Ke depan, pemerintah diharapkan akan bisa memangkas kembali waktu perizinan di sektor hulu migas.
Ambisi pemerintah untuk mewujudkan target produksi minyak 1 juta BOPD dan gas 12 BSCFD pada tahun 2030 dinilai Andrew sebagai kondisi yang tergolong menarik. Ia berpendapat, program tersebut kemungkinan akan menarik kehadiran banyak investor di Indonesia meski dengan nilai investasi yang masih tergolong kecil. Perusahaan migas kecil ini memiliki keterbatasan dana untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan melaksanakan Enhanced Oil Recovery (EOR), sehingga membutuhkan dukungan fiskal dari pemerintah.
Dengan adanya dukungan fiskal, Indonesia akan menciptakan iklim investasi yang lebih menarik di industri hulu migas dan lebih atraktif dibanding negara lain. “Pemerintah dan regulator harus aktif untuk menciptakan keseimbangan antara risiko yang dihadapi investor dalam melakukan kegiatan usaha hulu migas dengan benefit yang akan mereka terima,” kata Andrew.
