Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyampaikan salah satu penyebab rendahnya realisasi anggaran hingga menjelang akhir tahun ini lantaran sejumlah proyek yang dibiayai dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan proyek yang dibiayai melalui SBSN acapkali menjadi kendala lantaran alokasi anggaran proyek tersebut tidak mudah dipindahkan untuk membiayai proyek lainnya. Menhub menambahkan pembiayaan SBSN juga diperuntukkan bagi pembangunan proyek baru yang dimulai dari awal.
“SBSN enggak boleh dipindah-pindah kalau di situ ya di situ proyek mula dari nol nggak boleh dana dipindah ke tempat baru. Salah satu penyebabnya mengapa serapan anggaran nggak maksimal termasuk di kereta Api Makassar - Pare-Pare karena menggunakan SBSN, begitu ditandatangani diagunkan nggak boleh pindah-pindah,” katanya, Selasa (17/11/2020).
Kementerian Perhubungan merealisasikan pagu anggaran tahun ini senilai Rp25 triliun atau baru sebesar 70 persen dari total pagu senilai Rp35,3 triliun.
BKS mengatakan masih terjadi deviasi sebesar 5,42 persen atau senilai Rp1,9 triliun dari target bulan ini untuk mencapai target senilai Rp26,9 triliun. Secara terperinci, masing-masing sektor hubungan darat dengan target Rp976 miliar dan terealisasikan Rp662,14 miliar, sehingga terjadi deviasi senilai Rp314,2 miliar.
Kemudian sektor hubungan laut dengan target Rp1,354 triliun dan terealisasikan Rp1 triliun. Sehingga terjadi deviasi senilai Rp357,41 miliar. Lalu sektor hubungan udara senilai Rp1 triliun dengan realisasi senilai Rp640 miliar atau terjadi deviasi Rp391,07 miliar. Sektor Kereta Api (KA) senilai Rp1,54 triliun dengan realisasi Rp935,96 miliar dan deviasi Rp605,24 miliar.
Baca Juga
Hingga Desember Kemenhub memproyeksikan serapan anggaran dapat mencapai 95,80 persen atau sekitar Rp33,89 triliun.
Pada akhir tahun atau Desember 2020, prognosa yang dilakukan adalah hubungan darat senilai Rp1,16 triliun atau mencapai Rp5,623 triliun dari total alokasi pagu. Selain itu juga hubungan laut Rp2,2 triliun mencapai Rp9,5 triliun.
Kemudian sektor hubungan udara senilai Rp1,07 triliun atau mencapai Rp5,44 triliun dari total alokasi pagu. Sektor KA mencapai Rp1,9 triliun atau hingga Rp9,6 triliun dari total alokasi keseluruhan pagu.
