Bisnis.com, JAKARTA - Pengembangan logistik perikanan dinilai perlu guna meningkatkan efisiensi dan memaksimalkan kinerja dari perikanan di Indonesia. Pasalnya, dengan begitu, nelayan dapat menjual dengan harga yang baik dan konsumen tetap dapat harga yang wajar.
Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi menyampaikan lima rekomendasi pengembangan jasa logistik perikanan. Sejumlah tantangan domestik distribusi produk kelautan dan perikanan yaitu biaya angkut dari kawasan timur ke kawasan barat Indonesia yang tinggi, kurang tersedianya sarana penyimpanan pasca panen dan kapal angkut ikan, dan penurunan mutu produk perikanan pasca panen dan distribusi.
Masalah lain adalah disparitas sumber daya ikan akibat ketidaksesuaian antara sentra produksi ikan dan industri pengolahan/pemasaran. Sebanyak 81 persen produksi perikanan tangkap di luar Jawa, sedangkan hampir 50 persen produksi unit pengolahan ikan (UPI) di Jawa.
"Pertama, peningkatan kapabilitas penyedia jasa logistik mencakup peningkatan kemampuan teknologi dan peralatan, termasuk pembangunan cold storage serta penyediaan sarana penanganannya di bandara dan pelabuhan, serta di sarana pengangkut seperti kapal dan kereta api," katanya, Rabu (11/11/2020).
Kedua, penggunaan teknologi informasi untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas cold chain untuk pemetaan, pendataan, dan analisis potensi produksi dan konsumsi termasuk dengan pemanfaatan digitalisasi dan big data analytics.
Ketiga, implementasi manajemen rantai pasok dengan mengintegrasikan proses-proses bisnis dari para pemangku kepentingan, tidak hanya pelaku dalam saluran distribusi, tetapi juga penyedia jasa infrastruktur.
Baca Juga
Keempat, pengembangan infrastruktur, terutama pelabuhan khusus perikanan beserta fasilitas penanganan dan penyimpanan komoditas perikanan yang terintegrasi multimoda.
Kelima, dukungan kebijakan pemerintah dengan mengalokasikan anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk pengembangan kapabilitas penyedia jasa logistik perikanan.
"Selain dalam bentuk bantuan dana untuk UMKM yang dialokasikan sebesar Rp123,46 triliun dalam program itu, juga perlu dialokasikan dari bantuan insentif usaha yang dianggarkan sebesar Rp120,61 triliun," katanya.
