Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mengakui bahwa recovery atau pemulihan fiskal dengan menekan defisit APBN di bawah 3 persen pada tiga tahun mendatang memang tak semudah membalikan telapak tangan.
Apalagi implikasi dari pandemi diproyeksikan masih akan terus menghantui ekonomi pada tahun depan, meski pemerintah mengklaim pengadaan vaksin akan segera datang.
"Kami akan bekerja keras di dalam memulihkan keseluruhannya menormalisasi memperkuat masyarakat memperkuat dunia usaha dan kemudian APBN juga berangsur-angsur harus dipulihkan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Rabu (4/11/2020).
Sri Mulyani menekankan bahwa undang-undang keuangan negara yang hanya membolehkan defisit APBN 3 persen dari PDB tidak mungkin untuk melakukan kebijakan counter cyclical pada saat ekonomi menghadapi situasi sulit sepetti saat ini.
Menurut Sri Mulyani, kondisi fiskal terus tertekan. Penerimaan pajak merosot, sementara kebutuhan belanja kurang optimal. Dalam konteks Covid-19, pemerintah kemudian mematok target defisit di angka 6,34 persen dari produk domestik bruto.
Kebijakan ini perlu diambil karena untuk menangani kesehatan dan melindungi masyarakat serta untuk membantu dunia usaha maupun daerah.
Baca Juga
"Mereka tidak bisa menunggu karena kalau menunggu akan terjadi perpecahan atau ketegangan atau dampak sosial politik yang luar biasa," jelasnya.
Seperti diketahui bahwa pemerintah menggelontorkan dana untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) senilai Rp695,2 triliun yang sebagian besar disumbang oleh pembiayaan. Akibatnya defisit APBN diperkirakan membengkak di angka 6,34 persen dari PDB
