Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Jokowi Teken Aturan Pajak Baru, Wajib Bayar Bisa Dapat Relaksasi dan Restitusi

Beleid ini adalah turunan dari Undang-Undang No.9/2018 tentang PNBP. Substansi beleid yang telah diterbitkan beberapa waktu lalu mencakup tiga aspek. Berikut ini penjelasannya.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 02 November 2020  |  13:15 WIB
Presiden Joko Widodo membuka rapat terbatas mengenai Percepatan Penyerapan Garam Rakyat di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (5/10 - 2020)  -  Youtube Setpres.
Presiden Joko Widodo membuka rapat terbatas mengenai Percepatan Penyerapan Garam Rakyat di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (5/10 - 2020) - Youtube Setpres.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No.59/2020 terkait dengan mekanisme pengajuan dan penyelesaian keberatan, keringanan, dan pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Beleid ini adalah turunan dari Undang-Undang No.9/2018 tentang PNBP. Substansi beleid yang telah diterbitkan beberapa waktu lalu mencakup tiga aspek.

Pertama, tentang pengajuan keberatan. Wajib bayar dapat mengajukan keberatan kepada pemerintah. Permohonan keberatan dapat disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan disertai dokumen pendukung yang lengkap paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal Surat ketetapan PNBP diterbitkan.

Kedua, wajib bayar juga dapat mengajukan keringanan pembayaran PNBP. Keringanan pembayaran ini diberikan dalam hal

keadaan di luar kemampuan wajib bayar seperti kesulitan likuiditas; atau kebijakan pemerintah.

Bentuk relaksasi yang diberikan oleh pemerintah di antaranya penundaan; pengangsuran; pengurangan atau pembebasan.

Adapun, bentuk keringanan berupa penundaan diberikan maksimal 6 bulan. Apabila melewati tahun anggaran, wajib mendapat persetujuan Menkeu. Relaksasi selanjutnya adalah angsuran maksimal 12 bulan yang diangsur sekali sebulan.

Sementara khusus relaksasi dalam bentuk pengurangan atau pembebasan ditetapkan oleh pimpinan instansi pengelola atau pejabat kuasa pengelola PNBP setelah mendapat persetujuan Menkeu. Jika permohonan disebabkan kesulitan likuiditas, permintaan IP disertai pertimbangan APIP atau Instansi Pemeriksa.

Ketiga, fasilitas pengembalian PNBP. Pengembalian PNBP diberikan kepada wajib bayar dalam hal terjadi kesalahan pembayaran PNBP; kesalahan pemungutan PNBP oleh Instansi Pengelola atau mitra, hasil pemeriksaan Instansi Pemeriksa, dan penetapan pengadilan, penetapan pimpinan Instansi Pengelola, pelayanan yang tidak dipenuhi pemerintah, hingga ketentuan peraturan perundang-undangan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pnbp relaksasi aturan Restitusi Pajak
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top