Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

RPP PNBP Perkuat Dominasi Sri Mulyani Dalam Tata Kelola PNBP

Ada empat rancangan beleid yang akan segera di terapkan, yakni RPP Keberatan, Keringanan dan Pengembalian, RPP Pengelolaan PNBP, RPP Tata Cara Penetapan Tarif PNBP dan RPP Pemeriksaan PNBP.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 10 September 2020  |  17:56 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat tiba di depan Ruang Rapat Paripurna I untuk menghadiri Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2020). Bisnis - Arief Hermawan P
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat tiba di depan Ruang Rapat Paripurna I untuk menghadiri Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2020). Bisnis - Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA - Empat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan Undang-Undang No.9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terus diharapkan tahun ini keempatnya bisa segera diterapkan.

Empat rancangan beleid itu yakni RPP Keberatan, Keringanan dan Pengembalian, RPP Pengelolaan PNBP, RPP Tata Cara Penetapan Tarif PNBP dan RPP Pemeriksaan PNBP.

Adapun dari empat rancangan beleid tersebut, RPP tentang Tata Cara Penetapan Tarif PNBP dan RPP Pengelolaan PNBP perlu mendapat perhatian khusus, karena dua RPP ini memperkuat kedudukan Menteri Keuangan sebagai penguasa dominan dalam tata kelola PNBP.

Soal RPP tentang Tata Caea Penetapan Tarif, misalnya, ada dua substansi utama dalam rancangan beleid yang sudah diserahkan Menteri Keuangan (Menkeu) ke Sekratariat Negara atau Setneg.

Pertama, soal kewenangan pentarifan. Tarif PNBP dapat diatur dengan Peraturan Menteri

Keuangan untuk PNBP yang bersifat volatile dan mendesak. Skema ini menggantikan ketentuan sebelumnya yang sebelumnya ditentulan oleh PP.

Kedua, kewenangan Menkeu lainnya adalah pengaturan tarif PNBP dengan peraturan menteri atau pimpinan lembaga sepanjang diperintahkan UU atau PP dan substansi pengaturannya wajib mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan terlebih dahulu.

\"Contoh tarif uang kuliah tunggal (UKT) pada PTN,\" tulis dokumen yang dikutip Bisnis, Kamis (10/9/2020).

Selain soal rancangan regulasi ini juga mempertegas kriteria wajib bayar yang mendapatkan tarif Rp0 di antaranya penyelenggaraan kegiatan sosial atau kegiatan kenegaraan; kondisi kahar; masyarakat tidak mampu, mahasiswa berprestasi, dan UMKM; atau insentif untuk pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, RPP lain yang cukup penting adalah RPP tentang Pengelolaan PNBP. Dalam rancangan beleid ini pemerintah menegaskan bahwa penyusunan dan penetapan PNBP wajib mengikuti siklus APBN.

Menariknya,Menteri Keuangan juga dapat menetapkan Rencana PNBP dalam hal Instansi Pengelola PNBP tidak menyampaikan Rencana PNBP.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

apbn pnbp
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top