Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Jokowi Teken Dua Aturan Rezim PNBP Terbaru, Cek Di Sini!

Ada dua peraturan pemerintah (PP) yang diterbitkan pemerintah belum lama ini yakni PP No.58/2020 tentang Pengelolaan PNBP dan PP No.59/2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian PNBP.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 30 Oktober 2020  |  15:20 WIB
Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional secara virtual, Senin (12/10/2020) - Biro Pers Sekretariat Presiden - Muchlis Jr
Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional secara virtual, Senin (12/10/2020) - Biro Pers Sekretariat Presiden - Muchlis Jr

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo akhirnya menandatangani dua aturan turunan Undang-Undang (UU) No.9/2018 tentang Penerimaan Bukan Pajak (PNBP).

Ada dua peraturan pemerintah (PP) yang diterbitkan pemerintah belum lama ini yakni PP No.58/2020 tentang Pengelolaan PNBP dan PP No.59/2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian PNBP.

Dalam PP No.58/2020 ada empat substansi utama yang menjadi acuan pemerintah dalam mengelola PNBP. Pertama, penetapan dan rencana PNBP mengikuti siklus dalam APBN serta memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan rencana PNBP jika instansi pengelola tidak menyampaikan rencana.

Kedua, substansi terkait pelaksanaan PNBP. Substansi ini fokus pada penyempurnaan mekanisme penagihan dan pelimpahan piutang PNBP, penguatan peran Instansi pengelola PNBP untuk melakukan monitoring atau verifikasi atas pembayaran dan penyetoran PNBP, dan peningkatan fleksibilitas penggunaan dana PNBP.

Fleksibilitas penggunaan dana PNBP ini tampak dari pemberian ruang kepada instansi pengelola untuk mengusulkan penggunaan dana PNBP kepada menteri keuangan.

Usulan penggunaan dana PNBP ini bisa dilakukan dengan syarat harus digunakan untuk penyelenggaraan pengelolaan PNBP atau peningkatan kualitas pengelolaan PNBP serta optimalisasi PNBP.

Ketiga, ketentuan mengenai pertanggungjawaban pengelolaan PNBP. Konteks pertanggungjawaban yang diatur dalam beleid ini mencakup pencatatan, penatausahaan dan pelaporandilaksanakan secara berjenjang.

Keempat, pengawasan yang tampak dari penegasan kewajiban pelaksanaan pengawasan intern oleh APIP, penguatan fungsi pengawasan Kemenkeuterhadap Instansi Pengelola PNBP, hingga hasil pengawasan dapat ditindaklanjuti dengan permintaan pemeriksaan PNBP kepada BPKP.

Seperti diketahui, dua beleid itu merupakan bagian dari empat rancangan PP (RPP) yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan UU PNBP hasil amandemen tahun 2018 lalu.

Empat rancangan beleid itu yakni RPP Keberatan, Keringanan dan Pengembalian, RPP Pengelolaan PNBP, RPP Tata Cara Penetapan Tarif PNBP dan RPP Pemeriksaan PNBP.

Adapun dari empat rancangan beleid tersebut, sebenarnya RPP tentang Tata Cara Penetapan Tarif PNBP dan RPP Pengelolaan PNBP perlu mendapat perhatian khusus, karena dua RPP ini memperkuat kedudukan Menteri Keuangan sebagai penguasa dominan dalam tata kelola PNBP.

Soal RPP tentang Tata Caea Penetapan Tarif, misalnya, ada dua substansi utama dalam rancangan beleid yang sudah diserahkan Menteri Keuangan (Menkeu) ke Sekratariat Negara atau Setneg.

Pertama, kewenangan pentarifan. Dalam rezim UU PNBP baru, tarif PNBP dapat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan untuk PNBP yang bersifat volatile dan mendesak. Skema ini menggantikan ketentuan sebelumnya yang harus ditentukan oleh PP.

Kedua, kewenangan Menkeu lainnya adalah pengaturan tarif PNBP dengan peraturan menteri atau pimpinan lembaga sepanjang diperintahkan UU atau PP dan substansi pengaturannya wajib mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan terlebih dahulu.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi pnbp
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top