Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

UU Cipta Kerja Dinilai Mampu Bangun Investasi Ramah Lingkungan

Mempermudah izin investasi bukan berarti mengorbankan lingkungan tetapi menyederhanakan peraturan tetapi tetap efektif.
Dewi Andriani
Dewi Andriani - Bisnis.com 28 Oktober 2020  |  15:09 WIB
Foto udara permukiman warga yang dikelilingi hutan mangrove (bakau) di Desa Bedono, Sayung, Demak, Jawa Tengah, Rabu (24/4/2019)./Antara - Aji Styawan
Foto udara permukiman warga yang dikelilingi hutan mangrove (bakau) di Desa Bedono, Sayung, Demak, Jawa Tengah, Rabu (24/4/2019)./Antara - Aji Styawan

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah terus mempermudah proses investasi dengan menyederhanakan berbagai aturan yang dinilai menghambat pertumbuhan bisnis di Indonesia, salah satunya melalui Omnibus Law atau UU Cipta Kerja.

Menteri Lingkungan Hidup, periode 1993-1998, Sarwono Kusumaatmadja meyakini bahwa UU Cipta Kerja bisa membangun tren investasi ramah lingkungan. Dipermudah bukan berarti mengorbankan lingkungan tetapi menyederhanakan peraturan tetapi tetap efektif.

Sarwono menyayangkan adanya persepsi umum yang muncul bahwa ketika investasi dimudahkan berarti para pekerja dan lingkungan hidup dirugikan. Menurutnya, keberadaan UU Cipta Kerja justru menyinkronkan berbagai aturan yang menguntungkan berbagai pihak baik investor maupun masyarakat.

“Selama ini kita sangat ketinggalan dalam hal regulasi. Birokrasi juga terlalu gemuk sehingga kemudian pemerintah, dalam hal ini Pak Jokowi mengambil inisiatif membuat Omnibus Law sehingga segala aturan simpang siur dan saling bertentangan di dalam birokrasi yang gemuk ini diselesaikan sekaligus,” ujarnya, Rabu (28/10/2020).

Menurutnya, UU Cipta Kerja sebetulnya sudah baik hanya saja pemerintah harus memiliki komunikasi yang bagus agar orang yakin regulasi ini tidak mengorbankan lingkungan atau para pekerja demi investasi.

“Karena tema utama yang ditonjolkan adalah mempermudah investasi, orang otomatis berpikir lingkungan hidup dikorbankan padahal kan tidak. Karena banyak sekali instrumen lingkungan hidup yang diperkuat perannya"

Dia mengambil contoh pengelolaan tata ruang, misalnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis, kemudian penilaian industri-industri berbasis risiko. Kalau risiko nya rendah tidak perlu AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), kalau risikonya sedang juga tak perlu AMDAL asalkan UPL dan UKL-nya (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) bagus.

Kemudian semua perizinan di bidang lingkungan harus disatukan dalam izin usaha sehingga ketika terjadi masalah di bidang lingkungan, maka izin usahanya dicabut. “Kalau sekarang kan tidak. Jadi segmentasi aturan ini yang sedang dibenahi,” pungkasnya.

Penggunaan teknologi  pemantauan akan mempercepat industri besar berbasis pengelolaan lahan dan sumber daya alam mencapai keberlanjutan utamanya dalam aspek kelestarian lingkungan. Sebab, semua informasi tentang lingkungan hidup itu bisa disusun lebih dulu.

Menurutnya, pemerintah belum terlambat karena dalam rangka menyusun peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja, masih terbuka ruang untuk melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa Presiden Jokowi harus berani mengambil resiko membuat langkah besar, karena membiarkan keadaan seperti saat ini sangat berbahaya. Sebab, Indonesia bisa jadi akan terperangkap dalam kelompok negara berpenghasilan medium tapi di saat yang sama mayoritas penduduk usia produktif tidak bisa memanfaatkan kesempatan ini.

“Nah, kita akan stuck. Sebagai bangsa tidak bisa menemukan energi positif untuk meraih berbagai kesempatan yang ada di depan mata kita. Sarwono menilai hal ini sebagai pekerjaan besar sekaligus berisiko. “Namun jika ditunda, kita akan menghadapi problem yang lebih besar. Mudah-mudahan penanganan komunikasinya dapat diperbaiki secepatnya,” tutupnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

lingkungan hidup cipta kerja
Editor : Novita Sari Simamora
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top