Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia telah meningkatkan komitmen mitigasi perubahan iklim dengan memastikan kebijakan iklim masuk dalam perencanaan pembangunan nasional.
“Indonesia telah meluncurkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [RPJMN 2020-2024] ‘hijau’ pertama yang memasukkan Pembangunan Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim sebagai salah satu Prioritas Nasional kami,” ujar Menteri PPN / Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam Pekan Diplomasi Iklim Uni Eropa 2020 secara virtual di Jakarta, Sabtu (24/10/2020).
Suharso menambahkan pemerintah menyadari pentingnya meningkatkan ketahanan dan kemampuan beradaptasi dan pulih, dan membangun sistem kesehatan yang lebih baik adalah kunci dan juga penting untuk meningkatkan keberlanjutan sistem lainnya seperti ketahanan pangan, pengelolaan limbah, dan keberlanjutan mata pencaharian untuk mengurangi potensi kerugian di masa depan.
Oleh karena itu, dia mendukung peluncuran ekan Diplomasi Iklim Uni Eropa 2020. Pekan Diplomasi Iklim Uni Eropa yang diselenggarakan 24 Oktober hingga 6 November 2020 ini merupakan bagian dari kampanye global yang mengangkat aksi dan kolaborasi positif terkait perubahan iklim di seluruh dunia. Tema Pekan Diplomasi Iklim 2020 di Indonesia adalah “Act Today for Our Tomorrow” atau Beraksi Hari Ini untuk Masa Depan Kita.
“Saya mengucapkan selamat atas terlaksananya kegiatan tahunan Pekan Diplomasi Iklim Uni Eropa 2020, di tengah situasi yang sulit ini”, ujar Menteri Suharso dalam konferensi video.
Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia H.E. Vincent Piket mengatakan perubahan iklim, ditambah pandemi Covid-19, adalah tantangan yang sangat besar bagi bumi kita.
Baca Juga
"Kelompok pemuda dan masyarakat sipil di seluruh dunia telah berteriak lantang soal perubahan iklim, untuk membuat suara mereka terdengar. Mereka menuntut pemerintah, perusahaan-perusahaan dan kita semua untuk beraksi. Tidak diragukan lagi, bahwa kita harus segera beraksi sekarang demi masa depan kita,” tegas
Menurut Piket, Eropa saat ini membangun kebijakan yang sangat besar dan komprehensif untuk merespons situasi terkait dengan perubahan iklim.
Kebijakan ini disebut European Green Deal yang merupakan peta jalan menuju ekonomi dan masyarakat EU yang betul-betul ramah lingkungan, sirkular, dan netral karbon pada 2050.
Kebijakan Green Deal ini ditujukan untuk Eropa, tetapi dia menegaskan pihaknya sadar bahwa Eropa perlu bermitra di seluruh dunia untuk dapat mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan di Perjanjian Iklim Paris.
"Inilah mengapa kami bermitra dengan Indonesia sebagai salah satu mitra terpenting kami, dari perspektif iklim dan global. Kami percaya, terdapat ruang yang sangat besar bagi EU dan Indonesia untuk meningkatkan kerja sama di bidang pemulihan lingkungan hidup dan ekonomi sirkular” tambah Dubes Piket.
Pekan Diplomasi Iklim Uni Eropa 2020 mengangkat lima persoalan utama perubahan iklim yakni hutan, laut, produksi dan konsumsi yang bertanggungjawab, ekonomi hijau, dan aksi iklim di kawasan urban. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring dalam bentuk webinar, sesi bincang, dialog, diskusi panel, lokakarya, hingga pemutaran film dan sejumlah kegiatan lainnya.
