Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti realisasi belanja daerah masih sangat rendah, padahal tinggal tersisa 2,5 bulan pada tahun ini untuk menggenjot realisasi APBD.
Belanja pemerintah daerah yang masih rendah tersebut, khususnya belanja yang terkait dengan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) berdampak pada pemulihan ekonomi yang dinilai masih berjalan lambat.
"Di tingkat daerah masih perlu ditingkatkan. Beberapa belanja daerah yang berhubungan dengan pemulihan ekonomi masih sangat minimal," katanya, Kamis (22/10/2020).
Sri Mulyani memaparkan belanja pemerintah daerah untuk sektor kesehatan baru mencapai Rp13,3 triliun dari total anggaran sebesar Rp30,4 triliun.
Di samping itu, belanja daerah untuk jaring pengaman sosial mencapai Rp11,7 triliun atau 51 persen dari total anggaran Rp22,8 triliun.
"Masih ada 3 bulan, berarti 49 persen seharusnya bisa membantu masyarakat di daerah," tuturnya.
Sri Mulyani mengatakan serapan anggaran yang lambat menunjukkan ada banyak halangan atau kendala, sehingga hal ini perlu diatas agar dunia usaha dan masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari APBN dan APBD 2020.
Oleh karena itu, Sri Mulyani mendorong sisa 2,5 bulan pada tahun ini agar dimanfaatkan untuk memaksimalkan anggaran sehingga bisa mencorong pemulihan ekonomi, khususnya sisi permintaan masyarakat.
