Bisnis.com, JAKARTA - Sejak awal pekan ini pemerintah telah menyuarakan wacana untuk kembali membuka gelombang pendaftaran baru program Kartu Prakerja. Menurut penuturan Komite Cipta Kerja (KCK), Kartu Prakerja gelombang 11 tingggal menunggu persetujuan final dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto.
KCK menargetkan pendaftaran dibuka selambat-lambatnya pengujung Oktober 2020 ini.
"Intinya kami terbuka dan siap apabila diminta membuka gelombang 11. Kami harus segera mengerjakan, tapi mungkin sebelum akhir bulan Oktober ini kita harus menyelenggarakan untuk pembukaan gelombang ke-11,” kata Ketua Tim Pelaksana KCK Rudy Salahuddin webinar Kartu Prakerja Rabu (14/10/2020) lalu.
Meski demikian Rudy tidak bisa menjanjikan kuota akan setinggi gelombang-gelombang sebelumnya. Sebab, kata dia, kuota untuk gelombang 11 hanya berisi sisa dari pendaftar yang dianulir kepesertaannya pada gelombang 1-10.
Pada kesempatan terpisah, pemerintah mengakui bahwa Kartu Prakerja merupakan salah satu program yang paling diminati oleh masyarakat.
"Coba bayangkan, sampai saat ini ada 33 juta orang yang mendaftar menjadi peserta Kartu Prakerja. Betapa besar kebutuhan lapangan kerja saat ini," kata Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko dalam keterangan yang diterima Bisnis Sabtu (17/10).
Keputusan pemerintah dan KCK kembali menyerap peserta Kartu Prakerja juga seolah menjadi jawaban atas sorotan sejumlah pihak.
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) berkata pembukaan gelombang baru harusnya jadi keniscayaan mengingat masih kecilnya kuota Kartu Prakerja. Dia juga turut menyayangkan karena kuota total program ini masih sangat minim.
"Kartu Prakerja kuotanya yang cuma 5,6 juta masih sangat minim apalagi mengingat banyaknya jumlah pekerja informal. Kuota ini juga timpang bila dibandingkan dengan subsidi lain yang tinggi meski urgensinya rendah," kata Timboel ketika dikonfirmasi Bisnis lewat sambungan telepon Jumat (9/10) lalu.
Ketimpangan yang dimaksud Timboel tampak bila dibandingkan program subsidi gaji pemerintah. Kuota untuk jenis bantuan ini hampir 3 kali lipat bila dibandingkan kuota keseluruhan program Kartu Prakerja.
"Padahal Kartu Prakerja ini yang harusnya diprioritaskan karena penerimanya adalah mereka korban PHK dan pekerja informal yang tidak ada di data BPJS," tandas Timboel.
