Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia mengungkapkan bahwa peserta lelang operator Pelabuhan Patimban hingga Selasa (13/10/2020) seluruhnya berisi badan usaha swasta. Bahkan, terdapat dua entitas usaha yang merupakan badan usaha di bidang infrastruktur.
Ketua Umum ABUPI Aulia Febri menuturkan bahwa sesuai dengan harapan pihaknya sejak awal agar pengelola Pelabuhan Patimban adalah pengusaha swasta, bukan BUMN yang sudah mengelola pelabuhan. Dengan waktu pengumpulan formulir secara elektronik paling lambat Rabu (14/12/2020) dan penyerahan langsung Kamis (15/10/2020), dia optimistis operator Pelabuhan Patimban akan dipegang pengusaha swasta.
"Memang harapan ABUPI dari awal untuk Pelabuhan Patimban itu operasinya non-BUMN BUP yang sifatnya Pelindo I hingga IV beserta anak cucunya. Tak tepat jika Patimban difungsikan oleh anak usahanya Pelindo," jelasnya kepada Bisnis, Selasa (13/10/2020).
Dia menegaskan bahwa jika pengelola Pelabuhan Patimban adalah Pelindo II atau anak usahanya, Pelindo akan melakukan penyeimbangan volume pengelolaan barang antara Patimban dan Tanjung Priok. Hasilnya, tujuan Pelabuhan Patimban guna mendukung kawasan industri sekitarnya menjadi tidak maksimal.
Menurutnya, penyeimbangan volume muatan dilakukan karena adanya kekhawatiran kargo via laut tidak lagi masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok padahal BUMN pelabuhan tersebut telah mengeluarkan investasi yang sangat besar.
"Memang harus swasta murni, dari data yang saya terima, dari yang sudah ambil dokumen prakualifikasi, ada 10 perusahaan dan dua perusahaan jadi pertanyaan karena tidak bergerak di pelabuhan, melainkan perusahaan investasi dan infrastruktur," paparnya.
Baca Juga
Kesepuluh badan usaha peserta yang mendaftar dan mengambil dokumen prakualifikasi tender operator Patimban yakni PT Indika logistik Support Services, PT Samudera Terminal Indonesia, PT CTCorp Infrastruktur Indonesia, PT UC Services, PT Hasnur Jaya International, PT Hasnur Resources Terminal, PT Wahyusamudra Indah, PT Kaltim Kariangau Terminal, PT Waskita Karya Infrastruktur, dan PT Temas Tbk.
Dia menilai dengan masuknya PT CTCorp Infrastruktur Indonesia dan PT Waskita Karya Infrastruktur menunjukkan bahwa bisnis pelabuhan tidak harus dikelola oleh ahli di bidang pelabuhan atau pelayaran.
"SDM mudah direkrut, teknologi tinggal beli, dunia terbuka tidak perlu hanya ahli di pelayaran atau pelabuhan yang dapat berbisnis jadi operator pelabuhan. Itu arogansi namanya," tegasnya.
