Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Mimpi Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen, Faisal Basri: Bukan Omnibus Law Jawabannya

Jika pemerintah ingin target pertumbuhan ekonomi 7 persen tercapai dan tenaga kerja lebih banyak yang bisa terserap, maka yang harus diberantas adalah korupsi.
Maria Elena
Maria Elena - Bisnis.com 09 Oktober 2020  |  16:37 WIB
Pengamat Ekonomi Faisal Basri memaparkan materinya pada seminar Prediksi Ekonomi 2018: Economy and Capital Market Outlook 2018 dengan tema At The Crossroad, di Jakarta, Kamis (9/11). - JIBI/Abdullah Azzam
Pengamat Ekonomi Faisal Basri memaparkan materinya pada seminar Prediksi Ekonomi 2018: Economy and Capital Market Outlook 2018 dengan tema At The Crossroad, di Jakarta, Kamis (9/11). - JIBI/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom Senior Institute for Development of Economics (Indef) Faisal Basri mengatakan Omnibus Law Cipta Kerja bukanlah jawaban untuk menciptakan lapangan kerja, bahkan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statitik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan berada pada level pertumbuhan 5 persen sejak 2016. Pemerintah sebelumnya sempat menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7 persen.

Menurut Faisal, target tersebut masih sulit tercapai padahal di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur sangat masif dilakukan dan inflasi berada pada level terendah sepanjang sejarah.

Bahkan, angka kemiskinan pun berhasil ditekan hingga turun menjadi satu digit yang tidak pernah terjadi sejak Indonesia merdeka.

Ketimpangan yang diukur dengan gini ratio juga turun ke arah di bawah 0,4, yang artinya ketimpangan di Indonesia rendah. Di masa Presiden SBY, gini ratio sempat di atas 0,4.

"Mengapa dengan segala keberhasilan yang fenomenal itu pertumbuhan justru melemah dibandingkan dengan periode pemerintahan sebelumnya?" sebut Faisal dalam blog-nya, Jumat (9/10/2020).

Faisal mengatakan, meski investasi juga mencatatkan pertumbuhan tinggi, namun tidak cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang hanya bertahan di level 5 persen.

Masalah yang paling besar kata Faisal adalah korupsi yang merajalela. Namun baru-baru ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru dilemahkan melalui revisi Undang-Undang KPK.

"Ibarat anak di usia pertumbuhan yang dapat asupan bergizi, tetapi mengapa berat badannya tidak naik. Boleh jadi banyak cacing di perut anak itu. Cacing di dalam tubuh perekonomian bisa berupa korupsi yang menyedot darah dan energi perekonomian," jelasnya.

Faisal menegaskan, jika pemerintah ingin target pertumbuhan ekonomi 7 persen tercapai dan tenaga kerja lebih banyak yang bisa terserap, maka yang harus diberantas adalah korupsi.

"Jika Pak Jokowi mau mencapai pertumbuhan 7 persen sehingga bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja, tak perlu Omnibus Law yang banyak cacatnya itu. Perangi saja terus korupsi. Maka pertumbuhan 7 persen otomatis akan tercapai," kata Faisal Basri.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi Pertumbuhan Ekonomi faisal basri Omnibus Law
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top