Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah tengah mengembangkan garam industri hasil olahan air buangan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Harapannya hal ini akan mengurangi ketergantungan impor.
Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Brodjonegoro menjelaskan selama ini garam hasil produksi rakyat belum bisa memenuhi standar yang diminta industri. Industri membutuhkan garam dengan kadar Natrium Chlorida (NaCl) di atas 97 persen.
Berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo pengolahan air buangan PLTU menjadi garam akan dimulai di Banten. Hal ini sesuai dengan adanya kebutuhan industri di wilayah tersebut.
"Ada beberapa PLTU di Banten yang air buangannya dengan teknologi akan diubah, ada yang menjadi garam dan ada yang menjadi air siap minum,” kata Bambang usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi secara virtual, Senin (5/10/2020).
Berdasarkan data milik Bambang, total impor garam industri rata-rata 2,9 juta ton per tahun. Mayoritas industri yang mengimpor adalah pabrik kaca, yakni sebanyak 80 persen di antaranya atau sekitar 2,3 juta ton per tahun.
Sebelumnya, pada pembukaan rapat terbatas, Presiden Jokowi mengungkap alasan impor garam masih dilakukan oleh Indonesia hingga saat ini. Dia bilang produksi dan kualitas garam di dalam negeri masih rendah.
Baca Juga
Presiden menjabarkan produksi dalam negeri hanya 2 juta per ton per tahun, sedangkan kebutuhan garam industri mencapai 2,9 juta ton.
"Kebutuhan garam nasional sebanyak 4 juta ton per tahun dan produksi garam nasional baru 2 juta ton akibatnya alokasi garam untuk kebutuhan industri masih banyak yaitu 2,9 juta ton," ujar Jokowi.
Jokowi mengatakan masalah tersebut perlu segera diperbaiki. Dia memerintahkan para menteri melakukan pembenahan besar-besaran pada produksi garam nasional dari hulu ke hilir.
