Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Awas! Sanksi Tegas Menanti Importir Garam dan Gula Industri yang Nakal

Kementerian Perindustrian akan memberikan rekomendasi izin impor garam dan gula untuk industri sesuai prosedur yang ketat dan verifikasi objektif dengan melibatkan pihak ketiga.
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang pada rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI untuk Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 dan Realisasi Anggaran Tahun 2020, di Jakarta, Kamis (27/8/2020). /KEMENPERIN
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang pada rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI untuk Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 dan Realisasi Anggaran Tahun 2020, di Jakarta, Kamis (27/8/2020). /KEMENPERIN

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan siap memberikan sanksi tegas kepada industri yang telah diberikan izin impor bahan baku garam dan gula, tetapi malah mengedarkannya ke pasar dalam negeri.

“Bagi industri yang sudah kami berikan izin impor bahan baku industri, dan malah salah gunakan untuk merembes ke pasar, akan kami berikan sanksi tegas,” kata Agus usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi secara virtual, Senin (5/10/2020).

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan impor langsung garam industri. Namun terlebih dahulu harus ada rekomendasi dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin)

Agus menjelaskan bahwa Kementerian Perindustrian akan memberikan rekomendasi izin sesuai prosedur yang ketat dan verifikasi objektif dengan melibatkan pihak ketiga.

"Kami di Kemenperin punya mekanisme yang ketat untuk verifikasi khususnya jumlah kebutuhan garam atau gula untuk industri penggunanya," kata dia.

Berdasarkan data Kemenperin, kata Agus, kebutuhan impor garam dan gula industri meningkat setiap tahun. Kebutuhan garam industri pada tahun ini telah naik 6,8 persen dibandingkan dengan tahun lalu.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta Menperin Agus tidak ragu memberikan sanksi tegas, bahkan hingga pencabutan izin impor bila ada pelanggaran. Garam dan gula impor industri yang beredar ke pasar akan merusak harga garam rakyat.

“Supaya kita bertahun-tahun jangan direcokin soal gula dan garam ini lagi,” kata dia.

Adapun, dalam pembukaan rapat terbatas, Jokowi mengatakan bahwa langkah perbaikan harus dilakukan terkait penyerapan garam rakyat. Berdasarkan data per 22 September, sebanyak 738.000 ton garam rakyat tidak terserap.

“Ini harus dicarikan jalan keluarnya. Kita tahu masalahnya tapi tidak pernah dicarikan jalan keluarnya,” kata Presiden.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper