Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan impor langsung garam industri. Namun, terlebih dahulu harus ada rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.
“Presiden setuju bahwa industri-industri yang untuk makanan dan yang butuh garam industri itu mereka mengimpor langsung dengan rekomendasi dari Kemenperin,” kata Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi secara virtual, Senin (5/10/2020).
Dia melanjutkan bahwa semisal industri kaca membutuhkan garam, pemerintah akan memberikan izin impor. Namun, dengan catatan pemegang izin impor tidak melepas ke pasar domestik karena dapat merusak harga garam rakyat.
“Kalau dia [pemegang izin impor garam] melanggar atau membocorkan ke market membuat garam rakyat turun, ya izinnya dicabut,” ujarnya.
Dalam hal itu kementerian Perindustrian telah memiliki data industri yang membutuhkan garam. Hal ini nantinya akan diterbitkan kepada publik agar ada kontrol bersama.
Selain garam, industri juga diizinkan untuk melakukan impor gula. “Industri makanan misalnya dia perlu gula, dia mengimpor,” kata Luhut.
Baca Juga
Adapun, dalam pembukaan rapat, Jokowi mengatakan bahwa garam rakyat tidak terserap pasar karena keran impor terbuka lebar. Namun di sisi lain, garam rakyat tidak dapat diserap oleh industri karena kualitas tidak memenuhi standar.
Berdasarkan data per 22 September, sebanyak 738.000 ton garam rakyat tidak terserap oleh industri. “Ini harus dicarikan jalan keluarnya. Kita tahu masalahnya tapi tidak pernah dicarikan jalan keluarnya,” kata Presiden.
Sementara itu, Presiden juga mencatat produktivitas garam rakyat tergolong rendah. Dia mencontohkan pada 2020 kebutuhan garam nasional sebanyak 4 juta ton per tahun, sedangkan produksi garam nasional hanya 2 juta ton.
“Saya kira ini langkah-langkah perbaikan harus harus kita kerjakan mulai pembenahan besar-besaran pada supply chain, mulai hulu sampai hilir,” kata Jokowi.
