Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membuka ruang dialog dengan PKS dan Partai Demokrat terkait dengan penolakan keduanya terhadap proses pembahasan RUU Cipta Kerja yang segera diparipurnakan pekan depan.
Airlangga mengatakan bahwa pemerintah mencatat semua masukan dari tiap-tiap fraksi, termasuk dari Demokrat dan PKS yang secara tegas menolak pembahasan RUU Cipta Kerja (Ciptaker) dinaikkan ke pembahasan tingkat II dalam rapat paripurna.
“Ini masih masih ada waktu dialog agar kami bisa menjelaskan kami siap hadir di Fraksi PKS atau Fraksi Demokrat, sambil kita menunggu rapat paripurna," kata Airlangga dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I di DPR yang dari saluran YouTube, Sabtu (3/10/2020).
Airlangga menjelaskan bahwa pembahasan RUU Ciptaker sudah dimulai sejak Februari 2020. Rapat pengambilan keputusan tingkat pertama tersebut merupakan rapat yang ke-63 yang terdiri dari rapat panitia kerja 55 kali dan rampat tim perumus 6 kali, serta rapat panja (1 kali) dan rapat kerja (1 kali).
"Ini dilakukan secara transparan dan terbuka kepada publik," jelasnya.
Pemerintah dan DPR terus mengejar target untuk segera menyelesaikan pembahasan RUU Ciptaker yang syarat dengan kontroversi.
Baca Juga
Sabtu (3/10/2020) malam, Badan Legislasi (Baleg) DPR yang dipimpin langsung Ketua Baleg DPR Supratman Andi Atgas dan pemerintah di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menyetujui untuk membawa RUU Ciptaker ke tingkat dua atau paripurna pada pekan depan.
"Saya meminta persetujuan dari masing-masing anggota dan pemerintah, apakah RUU Ciptaker untuk disetujui di tingkat selanjutnya?" kata Supratman kepada anggota Baleg.
"Setuju," jawab anggota yang hadir malam itu.
Meski hampir sebagian besar anggota dan fraksi menyetujui konsep RUU Ciptaker, dua fraksi yakni PKS dan Demokrat menolak untuk membawa RUU Ciptaker ke tingkat paripurna.
