Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sah! Bahan Baku Vaksin Covid-19 Diputuskan Bebas PPN dan PPh

Dalam PMK No.143/2020 ini, pemerintah mempertegas pemberian insentif PPN bagi barang yang diperlukan untuk pengembangan vaksin Corona.
Petugas kesehatan menunjukan vaksin saat simulasi uji klinis vaksin Covid-19 di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/8/2020)./Antara
Petugas kesehatan menunjukan vaksin saat simulasi uji klinis vaksin Covid-19 di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/8/2020)./Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memperpanjang pemberian insentif PPN bagi barang yang terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 hingga 31 Desember 2020.

Selain memperpanjang pemberian insentif, dalam ketentuan diatur dalam PMK No.143/2020 ini, pemerintah juga mempertegas pemberian insentif PPN bagi barang yang diperlukan untuk pengembangan vaksin Corona.

Penegasan ini terlihat dari penambahan 3 poin dalam Pasal 2 ayat 5 beleid tersebut. Poin pertama, pemerintah menyatakan bahwa  impor bahan baku untuk produksi vaksin atau obat untuk penanganan Covid-19 oleh Industri Farmasi Produksi Vaksin atau Obat, ditanggung pemerintah (DTP).

Kedua, penyerahan bahan baku untuk produksi vaksin atau obat untuk penanganan Covid-19 oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) kepada Industri Farmasi Produksi Vaksin atau Obat, ditanggung  pemerintah. Ketiga, penyerahan vaksin atau obat untuk penanganan Covid-19 oleh Industri Farmasi Produksi Vaksin atau Obat, ditanggung pemerintah.

Selain PPN, beleid yang telah diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Kamis (1/10/2020) itu juga mempertegas pemberian fasilitas insentif PPh 22 impor bagi perusahaan yang pihak atau perusahaan yang terkait pengadaan vaksin Covid-19.

Sebagai contoh, industri farmasi produksi vaksin dan obat yang mengimpor atau membeli bahan baku untuk memproduksi vaksin 

Virus Disease 2019 (Covid-19), diberikan pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor atau PPh Pasal 22 sejak Masa Pajak Oktober 2020 sampai dengan Masa Pajak Desember 2020.

Pemerintah juga memperpanjang pemberian fasilitas berupa pengurangan penghasilan neto bagi WP yang memproduksi alat kesehatan atau perbekalan kesehatan rumah tangga sampai 31 Desember 2020.

Ketentuan ini juga berlaku untuk sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto, pengenaan tarif PPh sebesar 0 persen dan bersifat final atas tambahan penghasilan yang diterima SDM di bidang kesehatan dan pengenaan tarif PPh 0 persen dan bersifat final atas  penghasilan berupa kompensasi atau penggantian atas penggunaan harta.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Edi Suwiknyo
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper