Bisnis.com, KUALA LUMPUR — FGV Holdings Berhad menyatakan kekecewaannya kepada badan Customs and Border Protection (USCBP) Amerika Serikat karena memblokir impor minyak sawit dan produk minyak sawitnya atas dasar dugaan kerja paksa.
Produsen minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Malaysia tersebut mengeklaim langkah-langkah telah diambil untuk menunjukkan komitmen FGV untuk menghormati hak asasi manusia dan untuk menegakkan standar ketenagakerjaan dalam beberapa tahun terakhir, dan telah terdokumentasi dengan baik dan berada dalam domain publik.
"FGV ingin menekankan bahwa semua masalah yang diangkat telah menjadi subjek wacana publik sejak 2015 dan FGV telah mengambil beberapa langkah untuk memperbaiki situasi," kata FGV dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari www.theborneopost.com, Kamis (1/10/2020).
Sejak Agustus 2019, FGV telah berkomunikasi dengan USCBP melalui kuasa hukumnya dan telah menyerahkan bukti pemenuhan standar ketenagakerjaan yang dilakukannya.
"Kami akan terus terlibat dengan USCBP untuk membersihkan nama FGV dan bertekad untuk melihat melalui komitmennya untuk menghormati hak asasi manusia dan menegakkan standar ketenagakerjaan," kata FGV.
FGV mengutip beberapa contoh langkah yang telah diambil, seperti penguatan prosedur dan proses dalam perekrutan pekerja migran dengan mendirikan empat One-Stop Center di Malaysia dan di negara-negara sumber termasuk India dan Indonesia.
Baca Juga
“Ini adalah bagian dari upaya kami untuk memperkuat program orientasi prakeberangkatan dan pascakedatangan bagi para pekerja migran kami. Melalui sesi orientasi ini, para pekerja migran kami diberi pengarahan tentang berbagai hal termasuk persyaratan pekerjaan mereka, ruang lingkup pekerjaan dan sifat pekerjaan, hak dan tanggung jawab, serta tunjangan dan hak.
Perusahaan itu membantah terlibat dalam perekrutan atau mempekerjakan pengungsi.
FGV menambahkan bahwa pada 2020, perusahaan merekrut pekerja migran terutama dari India dan Indonesia melalui jalur dan proses hukum yang diakui dan disetujui oleh otoritas Malaysia dan negara sumber.
Hingga Agustus, FGV memiliki 11.286 pekerja Indonesia dan 4.683 pekerja India, yang merupakan mayoritas dari angkatan kerja perkebunannya. Selain itu, FGV tidak mempekerjakan pekerja kontrak dan semua pekerja dipekerjakan langsung oleh perusahaan.
Sebelumnya, Amerika Serikat akan memblokir pengiriman minyak sawit dari produsen utama Malaysia yang masuk ke rantai pasokan merek makanan dan kosmetik AS.
AS menemukan indikator kerja paksa, termasuk kekhawatiran tentang pekerja anak, bersama dengan pelanggaran lain seperti kekerasan fisik dan seksual.
Brenda Smith, Asisten Komisaris Eksekutif di Kantor Bea Cukai dan Perlindungan Perdagangan Perbatasan (USCBP).
Perintah terhadap FGV Holdings Berhad, salah satu perusahaan minyak sawit terbesar Malaysia dan mitra usaha patungan dengan raksasa barang konsumen Amerika Procter & Gamble, mulai berlaku Rabu, (30/9/2020)
Tindakan tersebut, diumumkan seminggu setelah The Associated Press (AP) mengungkap pelanggaran besar terhadap ketenagakerjaan di industri minyak sawit Malaysia, dipicu oleh petisi yang diajukan tahun lalu oleh organisasi nirlaba.
“Kami akan mendesak komunitas pengimpor AS lagi untuk melakukan uji tuntas. “Kami juga akan mendorong konsumen AS untuk bertanya tentang dari mana produk mereka berasal,” kata Smith seperti dikutip dari AP, Rabu (30/9/2020)
Malaysia adalah produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia. Bersama dengan Indonesia, kedua negara mendominasi pasar global, menghasilkan 85 persen dari pasokan senilai US$65 miliar.
Minyak kelapa sawit dan turunannya dari FGV dan perusahaan milik negara Malaysia yang terkait erat, Felda, masuk ke rantai pasokan perusahaan multinasional besar seperti Nestle, L’Oreal, dan Unilever.
.jpg?w=300&h=221)
