Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Airlangga Hartarto menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga keseimbangan aspek kesehatan dan ekonomi dalam upaya penanganan pandemi Covid-19.
Airlangga menyatakan setiap program pemulihan ekonomi, akan mengedepankan penerapan protokol kesehatan sebagai prasyarat utama dalam pelaksanaan program.
“Pemerintah terus memberikan dukungan terhadap sektor kesehatan tercermin dari alokasi budget untuk sektor kesehatan sebesar Rp87,5 triliun di 2020 dan Rp25,4 triliun di 2021,” kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/9/2020).
Dalam Penanganan pandemi virus Corona (Covid-19), dia menyatakan Indonesia berhasil meningkatkan tingkat kesembuhan pasien Covid-19, sehingga per tanggal 11 September tingkat kesembuhan sebesar 71,21 persen. Tercatat sebanyak 20 provinsi memiliki presentase tingkat kesembuhan di atas rata-rata nasional.
Dia juga menegaskan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta hingga saat ini belum dicabut dan masih berlaku, sesuai Peraturan Gubernur yang mendasarkan pada UU Kekarantinaan Kesehatan.
Untuk mendukung kebijakan PSBB supaya efektif, Airlangga menyatakan bahwa langkah tersebut perlu dilakukan pada tingkat yang lebih mikro yaitu di tingkat Kecamatan, Kelurahan, hingga RW/RT.
Baca Juga
“PSBB berbasis komunitas juga bisa diterapkan bila diperlukan, sebagaimana diterapkan di Provinsi Jawa Barat yang menerapkan PSBM (Pembatasan Sosial Berskala Mikro). Sehingga aktivitas ekonomi dan jalur produksi/ distribusi tidak terganggu," ungkapnya.
Dukungan kepada sektor kesehatan juga telah dilakukan dengan Kampanye Nasional “Ayo Pakai Masker” dan dengan terbitnya Surat Keputusan (SKep) Ketua Komite Nomor 2 Tahun 2020.
Surat tersebut berisi tentang kegiatan kampanye pencegahan dan pengendalian Covid-19. Selain Kampanye Nasional memakai masker, Pemerintah juga menggelorakan penerapan protokol kesehatan menjaga jarak dan mencuci tangan dengan format kampanye nasional.
Sementara itu, diberitakan sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil menyesalkan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang dinilai tidak sensitif terhadap isu kesehatan masyarakat.
Hal yang disorot dari Airlangga termasuk soal 11 sektor usaha, 50 persen perkantoran di wilayah DKI Jakarta tetap dibuka, serta pernyataan soal jam kerja fleksibel dengan pengaturan 50 persen karyawan bekerja di rumah, dan 50 persen di kantor.
"Padahal, laporan WHO terbaru pada 9 September 2020 tentang situasi Indonesia juga menyoroti aktivitas ekonomi di sektor industri yang menjadi kluster utama penularan baru sehingga perlu dievaluasi segera," ujar pernyataan tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
